TEMPO Interaktif, Bangkok -Peringatan itu datang dari Kamar Dagang dan Industri Thailand. Bos lembaga itu, Dusit Nontanakorn, menyeru kepada pemerintah agar selekasnya mengakhiri kebuntuan politik. Menurut dia, beberapa unjuk rasa yang terjadi sejak digusurnya Thaksin Shinawatra dari kursi perdana menteri oleh militer telah berdampak pada industri pariwisata. "Tak lama lagi giliran retail, ekspor, dan sektor investasi yang terancam," katanya.

Menurut Dusit, akibat demo yang digelar kelompok kaus merah belakangan ini, lebih dari 30 negara mengeluarkan larangan bepergian kepada warganya yang hendak melawat ke Thailand. Dalam kuartal ketiga, ia menaksir ekspor akan terpukul dan para pedagang akan kehilangan kepercayaan untuk berbisnis di Thailand. "Dan (angka) pengangguran akan meroket," katanya.

Kebuntuan dan kejang-kejang akibat chaos berkepanjangan telah berulang kali membuat perekonomian Thailand terpuruk. Negeri Gajah Putih itu telah 18 kali digoyang kudeta terhitung sejak terbentuknya negara modern itu pada 1932. Terlebih ketika konstitusi demokratis yang mengesankan itu diberlakukan pada 1997. Sejak itu politikus kerap memobilisasi dukungan rakyat di belakang sebuah partai tunggal.

"Kami (sektor swasta) yang kena getahnya," Dusit menambakan. "Sebaiknya semua pihak yang bertikai menahan diri dan mencari solusi terbaik. Kepentingan kerajaan lebih penting daripada kepentingan pribadi-pribadi." Sejatinya pintu perundingan politik masih terbuka antara pemerintah dan kelompok kaus merah, yang mendukung Thaksin. Cuma, kedua pihak masih sama-sama berkeras akan tuntutan masing-masing.

Kaus merah menuntut parlemen dibubarkan dan pemilu digelar, sedangkan pemerintah ingin protes diakhiri. "Kami masih belum berada di gelombang yang sama," kata seorang pemimpin baju merah, Charan Ditthapichai.
Sedangkan juru runding pemerintah, yang diwakili Menteri Pendidikan Chinnaworn Boonyakiat, berkeras menyatakan bahwa aksi menuang darah ke Wisma Pemerintah dan rumah Perdana Menteri melanggar hukum.
"Kalau saja protes dilakukan lewat jalur hukum, saya kira tak sulit bagi kami buat berunding," tutur Chinnaworn.

Bak beradu pantun, Caran menjawab, "Bagaimana mau berunding dengan damai kalau atmosfernya saja tak mendukung. Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri masih diberlakukan dan tentara ada di mana-mana." Pemerintah Thailand memperpanjang kondisi darurat hingga 30 Maret.

Situasi kian tegang tatkala dua granat meluncur ke kantor Kementerian Kesehatan Masyarakat, tempat Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva menggelar rapat kabinet. "Serangan ini dimaksudkan untuk mendiskreditkan pemerintah," kata juru bicara pemerintah, Panitan Wattanayagorn. Ketua Dewan Penasihat Partai Demokrat Chuan Leekpai menyeru agar pelakunya ditangkap dan diadili.

Suhu di gedung parlemen pun ikut memanas setelah partai pemerintah, Demokrat, menggertak akan memakzulkan para anggota parlemen dari partai oposisi pendukung unjuk rasa, Partai Puea Thai. Demokrat beralasan para anggota parlemen tak hanya memboikot sidang, tapi juga menghalangi Ketua Dewan Chai Chidchob memasuki ruang sidang.

"Mereka tak melaksanakan tugas mereka sebagai wakil rakyat," kata anggota parlemen kubu Demokrat, Wirat Kalayasiri. Diserang, pihak oposisi balik mengancam. Ketua oposisi Witthaya Buranasiri berdalih dengan menyatakan mereka memboikot sidang karena halaman parlemen disesaki tentara dan dipasangi barikade. "Parlemen telah dikudeta tentara secara terselubung!" ujarnya. "Karena itu, kami akan memakzulkan Perdana Menteri."

BANGKOKPOST | THENATION | ANDREE PRIYANTO