TEMPO Interaktif, KOLOMBO - Bekas Panglima Angkatan Bersenjata Sri Lanka Jenderal (Purnawirawan) Sarath Fosenka, Selasa (16/3), diadili di Mahkamah Militer dengan dakwaan berpartisipasi dalam politik semasa masih berdinas aktif sebagai tentara. Bukan cuma itu panglima yang berjasa menumpas pemberontakan kelompok Macan Tamil Eelam---yang melakukan perlawanan selama 25 tahun---itu juga dikenai serangkaian tuduhan lainnya. Salah satunya melanggar prosedur pengadaan barang militer.
Jenderal purnawirawan berumur 59 tahun itu bakal terancam hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah. Tiga panelis hakim berpangkat jenderal bintang dua telah ditunjuk untuk memimpin jalannya persidangan tertutup di Markas Angkatan Laut Sri Lanka tersebut. "Akan ada sekitar 35 saksi dan proses bisa dilakukan dalam beberapa pekan, jika bukan beberapa bulan," kata sumber itu, yang menolak disebut namanya, seperti dikutip The New Straits Times.
Fonseka, yang ditahan oleh militer pada 8 Februari, dua pekan setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden menghadapi Presiden yang sedang berkuasa Mahinda Rajapakse, yang disebut-sebut mendendam secara politik kepada Fonseka. Padahal sebelumnya kedua orang ini merupakan sejoli yang mengakhiri perang sipil 37 tahun pada tahun lalu sebelum akhirnya bermusuhan selepas saling klaim atas kemenangan melawan Macan Tamil guna meraup suara dalam pemilu presiden lalu.
Para pendukung mengatakan, penahanan dan persidangan Fonseka dirancang untuk menghentikan kampanyenya pada pemilihan legislatif pada 8 April, yang diperkirakan akan dimenangkan Fonseka. Sang Jenderal juga telah menolak untuk bekerja sama dengan para pemeriksa militer. Partai Aliansi Demokratik Nasional, partai pimpinan Fonseka mengumumkan, Senin (15/3), bahwa dia akan diwakili oleh satu tim pengacara. Para wartawan tak diberi akses untuk menghadiri sidang militer di Kolombo itu.
Fonseka ditahan setelah beberapa tokoh senior pemerintahan menyatakan bahwa dia merencanakan kudeta militer dan bersekongkol untuk membunuh presiden. Namun tak seorang pun menganggap serius tuduhan ini. Adapun Presiden Rajapakse telah dituduh oleh musuh-musuh politiknya dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional menindas perbedaan pendapat dan mengetatkan genggamannya terhadap oposisi dan media, sejak terpilih kembali pada Januari 2010.
Bekas Ketua Mahkamah Agung Sri Lanka Sarath Silva menuding pemerintah melanggar konstitusi dengan menyidangkan Fonseka di bawah undang-undang militer. "Pengadilan militer ini melanggar Undang-Undang Dasar karena Jenderal Fonseka tidak bisa diadili berdasarkan hukum militer," katanya. "Sebagai purnawirawan ia semestinya diadili di pengadilan sipil." Adapun istrinya, Anoma Fonseka mengatakan pengadilan ini cuma dagelan pemerintah. "Pengadilan ini hanya lelucon," katanya.
Pengadilan militer ini adalah pertama kalinya dilakukan terhadap seorang panglima angkatan bersenjata di Sri Lanka, yang pada 1962 pernah menghadapi kudeta yang gagal. Semua dari 11 tersangka kudeta 1962 dibebaskan oleh pengadilan tinggi yang memutuskan bahwa pengadilan berlangsung secara tak jujur dan terbuka.
| CNN | BBC | NST | ANDREE PRIYANTO
Jenderal purnawirawan berumur 59 tahun itu bakal terancam hukuman lima tahun penjara jika terbukti bersalah. Tiga panelis hakim berpangkat jenderal bintang dua telah ditunjuk untuk memimpin jalannya persidangan tertutup di Markas Angkatan Laut Sri Lanka tersebut. "Akan ada sekitar 35 saksi dan proses bisa dilakukan dalam beberapa pekan, jika bukan beberapa bulan," kata sumber itu, yang menolak disebut namanya, seperti dikutip The New Straits Times.
Fonseka, yang ditahan oleh militer pada 8 Februari, dua pekan setelah kekalahannya dalam pemilihan presiden menghadapi Presiden yang sedang berkuasa Mahinda Rajapakse, yang disebut-sebut mendendam secara politik kepada Fonseka. Padahal sebelumnya kedua orang ini merupakan sejoli yang mengakhiri perang sipil 37 tahun pada tahun lalu sebelum akhirnya bermusuhan selepas saling klaim atas kemenangan melawan Macan Tamil guna meraup suara dalam pemilu presiden lalu.
Para pendukung mengatakan, penahanan dan persidangan Fonseka dirancang untuk menghentikan kampanyenya pada pemilihan legislatif pada 8 April, yang diperkirakan akan dimenangkan Fonseka. Sang Jenderal juga telah menolak untuk bekerja sama dengan para pemeriksa militer. Partai Aliansi Demokratik Nasional, partai pimpinan Fonseka mengumumkan, Senin (15/3), bahwa dia akan diwakili oleh satu tim pengacara. Para wartawan tak diberi akses untuk menghadiri sidang militer di Kolombo itu.
Fonseka ditahan setelah beberapa tokoh senior pemerintahan menyatakan bahwa dia merencanakan kudeta militer dan bersekongkol untuk membunuh presiden. Namun tak seorang pun menganggap serius tuduhan ini. Adapun Presiden Rajapakse telah dituduh oleh musuh-musuh politiknya dan kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional menindas perbedaan pendapat dan mengetatkan genggamannya terhadap oposisi dan media, sejak terpilih kembali pada Januari 2010.
Bekas Ketua Mahkamah Agung Sri Lanka Sarath Silva menuding pemerintah melanggar konstitusi dengan menyidangkan Fonseka di bawah undang-undang militer. "Pengadilan militer ini melanggar Undang-Undang Dasar karena Jenderal Fonseka tidak bisa diadili berdasarkan hukum militer," katanya. "Sebagai purnawirawan ia semestinya diadili di pengadilan sipil." Adapun istrinya, Anoma Fonseka mengatakan pengadilan ini cuma dagelan pemerintah. "Pengadilan ini hanya lelucon," katanya.
Pengadilan militer ini adalah pertama kalinya dilakukan terhadap seorang panglima angkatan bersenjata di Sri Lanka, yang pada 1962 pernah menghadapi kudeta yang gagal. Semua dari 11 tersangka kudeta 1962 dibebaskan oleh pengadilan tinggi yang memutuskan bahwa pengadilan berlangsung secara tak jujur dan terbuka.
| CNN | BBC | NST | ANDREE PRIYANTO
