TEMPO Interaktif, Jenewa - Warga Swis melakukan referendum dan hasilnya mayoritas melarang masjid memiliki menara di negara itu. Hasil referendum ini dicemaskan bakal membuat Swis mendapat balasan dari negeri-negeri muslim.
Referendum ini sangat kontroversial. Dalam jajak pendapat sebelumnya, diperkirakan lebih banyak warga Swis yang akan menolak mengubah undang-undang dasar agar menara masjid dilarang.
Tapi dalam referendum yang digelar Minggu (29/11), hasilnya berkebalikan. Sebanyak 57,5 persen warga setuju masjid dilarang memiliki menara. Dari 24 kanton (provinsi) yang ada di Swis, hanya empat yang hasilnya tidak melarang menara masjid.
Kelompok yang menolak tidak hanya dari kalangan muslim Swis, tapi juga para usahawan. Warga dari negeri-negeri muslim mungkin saja menghindari produk Swis atau datang ke negeri itu.
"Ada bahaya bahwa beberapa kelompok di sejumlah negara mungkin bakal melakukan seruan boikot," kata Gerold Buehrer, ketua kelompok ekonomi Swis.
Referendum itu dimotori oleh partai sayap kanan Partai Rakyat Swis. Menurut partai ini, menara masjid itu simbol bangkitnya kekuatan Islam di Swis sehingga suatu ketika bisa mengubah negera di jantung Eropa itu menjadi negeri Islam.
Saat ini, warga muslim di Swis sekitar enam persen dari 7,5 juta orang. Sebagian besar adalah pengungsi dari pecahan Yugoslavia pada 1990-an. Menurut pemerintah, hanya 10 persen dari warga Muslim yang taat beribadah.
Saat ini Swis memiliki empat masjid yang memiliki menara. Masjid ini tidak akan terkena larangan karena peraturan tidak berlaku surut. Masjid ini juga tidak menggunakan pengeras suara untuk suara azan.
Larangan ini mendapat kritik dari dunia internasional. Kelompok Amnesti International mengatakan bahwa larangan ini menghalangi kebebasan beragama dan mungkin saja bakal dibatalkan oleh Mahkamah Agung Swis atau Pengadilan Hak Asasi Eropa.
"Sponsor larangan itu berhasil mencapai sesuatu yang tidak diinginkan semua orang yakni mempengaruhi dan mengubah hubungan dengan muslim dan integrasi sosial mereka sehingga menjadi negatif," kata Taner Hatipoglu, pemimpin Federasi Organisasi Muslim yang berpusat di ibu kota Swis, Zurich. "Muslim tidak lagi merasa aman."
Sebelum referendum itu, masjid di Jenewa dilempar cat di gerbang depan. Awal bulan ini, sebuah mobil membawa pengeras suara berkeliling di sekitar masjid itu dan menirukan suara azan.
Departemen Luar Negeri Pakistan, misalnya, mengatakan bahwa larangan itu simbol ketidaktoleran terhadap simbol Islam. "Islam memang tidak mengharuskan muslim memiliki menara masjid," ungkap Departemen Luar Negeri. "Tapi menara masjid itu penting dalam arsitektur Islam."
AP/FINANCIAL TIMES/NURKHOIRI
Referendum ini sangat kontroversial. Dalam jajak pendapat sebelumnya, diperkirakan lebih banyak warga Swis yang akan menolak mengubah undang-undang dasar agar menara masjid dilarang.
Tapi dalam referendum yang digelar Minggu (29/11), hasilnya berkebalikan. Sebanyak 57,5 persen warga setuju masjid dilarang memiliki menara. Dari 24 kanton (provinsi) yang ada di Swis, hanya empat yang hasilnya tidak melarang menara masjid.
Kelompok yang menolak tidak hanya dari kalangan muslim Swis, tapi juga para usahawan. Warga dari negeri-negeri muslim mungkin saja menghindari produk Swis atau datang ke negeri itu.
"Ada bahaya bahwa beberapa kelompok di sejumlah negara mungkin bakal melakukan seruan boikot," kata Gerold Buehrer, ketua kelompok ekonomi Swis.
Referendum itu dimotori oleh partai sayap kanan Partai Rakyat Swis. Menurut partai ini, menara masjid itu simbol bangkitnya kekuatan Islam di Swis sehingga suatu ketika bisa mengubah negera di jantung Eropa itu menjadi negeri Islam.
Saat ini, warga muslim di Swis sekitar enam persen dari 7,5 juta orang. Sebagian besar adalah pengungsi dari pecahan Yugoslavia pada 1990-an. Menurut pemerintah, hanya 10 persen dari warga Muslim yang taat beribadah.
Saat ini Swis memiliki empat masjid yang memiliki menara. Masjid ini tidak akan terkena larangan karena peraturan tidak berlaku surut. Masjid ini juga tidak menggunakan pengeras suara untuk suara azan.
Larangan ini mendapat kritik dari dunia internasional. Kelompok Amnesti International mengatakan bahwa larangan ini menghalangi kebebasan beragama dan mungkin saja bakal dibatalkan oleh Mahkamah Agung Swis atau Pengadilan Hak Asasi Eropa.
"Sponsor larangan itu berhasil mencapai sesuatu yang tidak diinginkan semua orang yakni mempengaruhi dan mengubah hubungan dengan muslim dan integrasi sosial mereka sehingga menjadi negatif," kata Taner Hatipoglu, pemimpin Federasi Organisasi Muslim yang berpusat di ibu kota Swis, Zurich. "Muslim tidak lagi merasa aman."
Sebelum referendum itu, masjid di Jenewa dilempar cat di gerbang depan. Awal bulan ini, sebuah mobil membawa pengeras suara berkeliling di sekitar masjid itu dan menirukan suara azan.
Departemen Luar Negeri Pakistan, misalnya, mengatakan bahwa larangan itu simbol ketidaktoleran terhadap simbol Islam. "Islam memang tidak mengharuskan muslim memiliki menara masjid," ungkap Departemen Luar Negeri. "Tapi menara masjid itu penting dalam arsitektur Islam."
AP/FINANCIAL TIMES/NURKHOIRI
