TEMPO Interaktif, HUA HIN -– Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), yang bertemu kemarin di Hotel Dusit Thani, Hua Hin, Thailand, mendesak negara-negara di Asia Tenggara mempercepat ratifikasi sejumlah perjanjian bersama di bidang ekonomi. “Masih banyak pekerjaan rumah,” kata juru bicara Departemen Perdagangan Thailand, Krisda Piampongsant, kepada Tempo kemarin.
Agenda utama pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kemarin adalah mempersiapkan sejumlah deklarasi dan nota kesepahaman yang akan diteken sepuluh kepala negara ASEAN hari ini. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN akan dibuka pada pukul 09.45 waktu setempat.
Menteri Perdagangan Thailand, Pornthiva Nakasai, yang memimpin pertemuan kemarin, menuding tertundanya pemberlakuan single window policy di ASEAN sebagai indikator lambannya integrasi ekonomi negara-negara anggota asosiasi ini.
Penerapan single window policy, yang akan memudahkan investor dan meningkatkan volume perdagangan antarnegara di ASEAN, semula direncanakan selesai pada 2008. “Ada persoalan teknis menyangkut perbedaan sistem yang digunakan masing-masing negara,” katanya. Dewan Ekonomi sepakat membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kendala tersebut.
Selain soal single window policy, rencana yang tertunda adalah penurunan tarif impor untuk komoditas tertentu. Filipina, misalnya, belum menurunkan tarif impor untuk beras. Tarif impor beras Thailand masih berkutat pada angka 40 persen. “Ada komitmen menurunkannya sampai 35 persen pada 2015,” kata Piampongsant. Komitmen itu jauh dari kesepakatan bersama ASEAN untuk menurunkan semua tarif impor komoditas sampai level 0-5 persen pada 2015.
“Memang ada area komoditas yang sensitif,” kata Piampongsant mengakui. Ia berharap persoalan-persoalan yang masih mengganjal bisa diselesaikan secara bilateral di sela penyelenggaraan KTT ASEAN pada akhir pekan ini.
Menteri Pornthiva mengaku optimistis ASEAN bisa menjadi satu kesatuan pasar dan basis produksi pada 2015. “Dari 103 rencana aksi yang kita sepakati, sudah 76 yang terlaksana,” katanya. Dia mencontohkan pemberlakuan standardisasi produksi kosmetik di ASEAN sebagai salah satu rencana aksi yang sukses diterapkan di kawasan ini.
Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kemarin juga menyepakati penggunaan kartu penilaian (score cards) baru untuk menilai kemajuan penerapan kesepakatan ekonomi ASEAN. “Indikator yang dipakai akan lebih spesifik dan berorientasi pada hasil,” kata Pornthiva.
Wahyu Dhyatmika (Hua Hin)
Agenda utama pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kemarin adalah mempersiapkan sejumlah deklarasi dan nota kesepahaman yang akan diteken sepuluh kepala negara ASEAN hari ini. Adapun Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN akan dibuka pada pukul 09.45 waktu setempat.
Menteri Perdagangan Thailand, Pornthiva Nakasai, yang memimpin pertemuan kemarin, menuding tertundanya pemberlakuan single window policy di ASEAN sebagai indikator lambannya integrasi ekonomi negara-negara anggota asosiasi ini.
Penerapan single window policy, yang akan memudahkan investor dan meningkatkan volume perdagangan antarnegara di ASEAN, semula direncanakan selesai pada 2008. “Ada persoalan teknis menyangkut perbedaan sistem yang digunakan masing-masing negara,” katanya. Dewan Ekonomi sepakat membentuk tim khusus untuk menyelesaikan kendala tersebut.
Selain soal single window policy, rencana yang tertunda adalah penurunan tarif impor untuk komoditas tertentu. Filipina, misalnya, belum menurunkan tarif impor untuk beras. Tarif impor beras Thailand masih berkutat pada angka 40 persen. “Ada komitmen menurunkannya sampai 35 persen pada 2015,” kata Piampongsant. Komitmen itu jauh dari kesepakatan bersama ASEAN untuk menurunkan semua tarif impor komoditas sampai level 0-5 persen pada 2015.
“Memang ada area komoditas yang sensitif,” kata Piampongsant mengakui. Ia berharap persoalan-persoalan yang masih mengganjal bisa diselesaikan secara bilateral di sela penyelenggaraan KTT ASEAN pada akhir pekan ini.
Menteri Pornthiva mengaku optimistis ASEAN bisa menjadi satu kesatuan pasar dan basis produksi pada 2015. “Dari 103 rencana aksi yang kita sepakati, sudah 76 yang terlaksana,” katanya. Dia mencontohkan pemberlakuan standardisasi produksi kosmetik di ASEAN sebagai salah satu rencana aksi yang sukses diterapkan di kawasan ini.
Pertemuan Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN kemarin juga menyepakati penggunaan kartu penilaian (score cards) baru untuk menilai kemajuan penerapan kesepakatan ekonomi ASEAN. “Indikator yang dipakai akan lebih spesifik dan berorientasi pada hasil,” kata Pornthiva.
Wahyu Dhyatmika (Hua Hin)
