ASEAN Segera Bentuk Komisi Hak Asasi Manusia

Reporter

Editor

Rabu, 21 Oktober 2009 11:40 WIB

TEMPO Interaktif, Bangkok - Setelah lama dalam perdebatan, ASEAN merencanakan akan membentuk badan baru Komisi Hak Asasi Manusia tingkat Asia Tenggara, yang akan diresmikan pada kesempatan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-15 yang akan berlangsung pada tanggal 23 - 15 Oktober, akhir pekan ini, di Thailand.

Badan baru itu, the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights, tidak akan bertugas penangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Asia Tenggara, seperti membebaskan 2.119 tahanan politik di Burma, membebaskan tokoh prodemokrasi Aung San Suu Kyi, atau menangani masalah kekerasan yang lain, tetapi hanya akan berperan mempromosikan masalah hak asasi manusia di Asia Tenggara. Badan tersebut akan lebih berfokus pada promosi daripada proteksi hak asasi manusia.

Kalangan aktivis hak asasi manusia dan lembaga swadaya masyarakat menyambut rencana tersebut, namun juga masih menyangsikan lembaga baru itu bisa 'bergigi' menangani masalah pelanggaran hak asasi manusia di wilayah ini. Terutama masalah pelanggaran hak asasi manusia di Burma. "Sementara ASEAN semakin melakukan pencapaian maju, Burma tetap seekor gajah di dalam sangkar. Itu meremehkan semangat ASEAN (untuk maju)," ujar Debbie Stothard, aktivis ASEAN Alternative Network on Burma.

Para pemimpin ASEAN mengatakan Komisi itu kemungkinan akan diperkuat perannya, pada masa-masa mendatang.

Selain dihadiri para kepala negara dari ke-10 negara anggota, KTT ASEAN ke-15 ini, juga akan dihadiri para mitra strategis seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.

Pertemuan akan berlangsung antara tanggal 23 - 25 Oktober 2009, di kompleks resort Hua Hin, sekitar 200 kilometer disebelah selatan Bangkok. Sebuah pertemuan pendahuluan akan diadakan pada Kamis (22/10) besok.

Kalangan aktivis NGO (Non Goverment Organization) di Asia Tenggara sejak semula mengusulkan untuk diberi kesempatan menghadiri konferensi dan melakukan dialog dengan para pemimpin delegasi, namun hingga kini tampaknya usulan tersebut belum pasti terjadwalkan.

Thailand mengerahkan sekitar 18.000 aparat keamanan untuk menjaga acara ini, dan menerapkan Internal Security Act diwilayah berlangsungnya acara. Dengan penerapan aturan ini, memungkinkan aparat untuk menangkap atau melarang setiap aktivitas yang dianggap mengganggu acara, tanpa harus melalui prosedur resmi.

Pemerintah Thailand tak ingin kembali dipermalukan, setelah dalam acara serupa pada April lalu di Pattaya, selatan Bangkok, acara berhasil dibubarkan ribuan demonstran anti pemerintah. Para pemimpin negara yang menjadi peserta terpaksa harus dievakuasi melalui udara, karena hotel tempat berlangsungnya acara diblokade demonstran.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan juga akan hadir dalam konferensi ini.

AP l WAHYUANA


Berita terkait

PM Singapura Sebut Jokowi Berkontribusi bagi Kawasan

5 hari lalu

PM Singapura Sebut Jokowi Berkontribusi bagi Kawasan

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengakui kontribusi Presiden Jokowi, baik bagi Indonesia maupun kawasan.

Baca Selengkapnya

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

9 hari lalu

Inggris Kucurkan Rp505 M untuk Program Integrasi Ekonomi ASEAN

Inggris dan ASEAN bekerja sama dalam program baru yang bertujuan untuk mendorong integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Hadiri ASEAN Future Forum di Vietnam

10 hari lalu

Retno Marsudi Hadiri ASEAN Future Forum di Vietnam

Retno Marsudi di antaranya menghadiri ASEAN Future Forum di Vietnam sebagai platform tukar pandangan dan ide mengenai masa depan ASEAN

Baca Selengkapnya

Pupuk Indonesia Perluas Jaringan ke ASEAN

10 hari lalu

Pupuk Indonesia Perluas Jaringan ke ASEAN

PT Pupuk Indonesia memperluas jaringan ke tingkat ASEAN.

Baca Selengkapnya

Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran

15 hari lalu

Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Sukseskan Perjanjian Plastik Global untuk Akhiri Pencemaran

TEMPO, Jakarta- Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pemimpin ASEAN untuk mengambil sikap tegas dalam negosiasi yang sedang berlangsung untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat demi mengatasi pencemaran plastik, termasuk di lingkungan laut.

Baca Selengkapnya

ASEAN dan Australia Memperingati 50 Tahun Kemitraan

18 hari lalu

ASEAN dan Australia Memperingati 50 Tahun Kemitraan

ASEAN dan Australia memperingati 50 tahun pertemuan pertama antara Sekretaris Jenderal ASEAN dan para pejabat Australia pada 16 April

Baca Selengkapnya

IPB Universitas Terbaik Ke-3 di ASEAN Versi AppliedHe, Kalahkan 77 Pesaing Termasuk UI dan ITB

25 hari lalu

IPB Universitas Terbaik Ke-3 di ASEAN Versi AppliedHe, Kalahkan 77 Pesaing Termasuk UI dan ITB

AppliedHe menempatkan IPB sebagai universitas terbaik ke-3 se-Asia Tenggara. Mengalahkan UI dan ITB di level lokal.

Baca Selengkapnya

Mantan Menlu Australia Julie Bishop Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar

27 hari lalu

Mantan Menlu Australia Julie Bishop Ditunjuk Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Myanmar

Mantan menlu Australia Julie Bishop ditunjuk sebagai utusan pribadi Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar.

Baca Selengkapnya

Profil Negeri Laos yang Memegang Estafet Keketuaan ASEAN 2024

28 hari lalu

Profil Negeri Laos yang Memegang Estafet Keketuaan ASEAN 2024

Ditujukan untuk memberikan bantuan teknis kepada para official Kementerian Keuangan Laos dalam mempersiapkan agenda gelaran pertemuan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

29 hari lalu

Sekjen PBB akan Tunjuk Utusan Khusus untuk Atasi Krisis Myanmar

Meluasnya konflik bersenjata di seluruh Myanmar membuat masyarakat kehilangan kebutuhan dasar dan akses terhadap layanan penting

Baca Selengkapnya