TEMPO.CO, Jakarta - Israel Katz, Menteri Luar Negeri Israel, pada Minggu, 20 Oktober 2024, memerintahkan lembaganya agar memulai proses legal menggugat Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah Paris menerbitkan larangan terhadap perusahaan-perusahaan asal Israel berpartisipasi dalam pameran perdagangan peralatan militer Angkatan Laut yang dinamai Euronaval. Acara akan diselenggarakan pada November 2024.

Keputusan untuk melarang perusahaan-perusahaan asal Israel ini adalah insiden terbaru dari serangkaian perselisihan yang dipicu kegelisahan Presiden Macron atas serangan brutal Israel dalam perang Gaza dan Lebanon.

Panitia pameran perdagangan peralatan militer Angkatan Laut, mengatakan pada akhir pekan lalu bahwa Pemerintah Prancis telah mengabarkan pada perwakilan Israel dalam pameran ini kalau mereka ternyata tidak diperkenankan ikut pameran atau memamerkan peralatan militernya di pameran itu.

"Kami telah menginstruksikan pada Kementerian Luar Negeri Prancis agar mengambil langkah hukum menggugat Presiden Prancis Emmanuel Macron yang ingin melarang perusahaan-perusahaan asal Israel memamerkan peralatan militer mereka di pameran pada bulan depan di Paris," kata Katz.

Menurut Katz, boikot pada perusahaan-perusahaan Israel yang kedua kalinya oleh Prancis ini adalah hal yang tidak bisa diterima dan dianggap tidak demokratis serta tidak dapat diterima dalam hal persahabatan kedua negara. Tel Aviv pun mendesak Presiden Macron agar mencabut larangan yang diberlakukan tersebut.
Menurut sumber yang tak disebutkan namanya itu, meski dilarang memamerkan produk militer dalam pameran tersebut, delegasi Israel tetap akan diizinkan hadir sebagai pengunjung.

Euronaval, yang akan berlangsung dari 4 hingga 7 November di pinggiran kota Paris, adalah salah satu pameran dagang terbesar di Eropa yang berfokus pada perang angkatan laut dan akan menampilkan perusahaan-perusahaan termasuk BAE Systems, Naval Group, Fincantieri dan KNDS. Menurut situs web acara tersebut, tujuh kontraktor pertahanan Israel dijadwalkan untuk memamerkan produk mereka, termasuk perusahaan kelas berat seperti Rafael, Elbit Systems dan Israel Aerospace Industries.

Dalam beberapa pekan terakhir, Macron telah beberapa kali mendesak negara-negara untuk menghentikan pengiriman senjata ke pemerintah Israel jika senjata tersebut digunakan di Gaza dan Lebanon.
Ia mengatakan secara tertutup pada Selasa bahwa Netanyahu tidak boleh "mengabaikan keputusan PBB" karena "negaranya tidak bertanggung jawab berdasarkan keputusan PBB."

Sumber: middle east monitor

Pilihan editor: Presiden Prabowo Resmi Tunjuk Sugiono sebagai Menlu RI

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini