Hukuman dan Reformasi

Lahir dari wilayah Pakistan Timur pada 1971 setelah perang kemerdekaan berdarah, Bangladesh berada di bawah kekuasaan militer pada 1975, setelah pembunuhan perdana menteri pertamanya, Sheikh Mujibur Rahman, ayah Hasina.

Pada 1990, penguasa militer negara ini, Hossain Mohammad Ershad, digulingkan dalam sebuah pemberontakan rakyat, yang mengarah pada pemulihan demokrasi.

Militer kembali melakukan kudeta pada tahun 2007, mendukung pemerintahan sementara yang berkuasa hingga Hasina mengambil alih kekuasaan dua tahun kemudian.

Sebagai seorang perwira infanteri karier yang telah mengabdi selama masa-masa kekacauan ini, Zaman mengatakan bahwa Angkatan Darat Bangladesh yang ia pimpin tidak akan melakukan intervensi politik.

"Saya tidak akan melakukan apa pun yang merugikan organisasi saya," katanya, "Saya adalah seorang prajurit profesional. Saya ingin menjaga tentara saya tetap profesional."

Sejalan dengan reformasi pemerintah yang diusulkan sejak Hasina digulingkan dari kekuasaan, angkatan darat juga sedang menyelidiki tuduhan-tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh personilnya dan telah menghukum beberapa tentara, kata Zaman, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

"Jika ada anggota yang terbukti bersalah, tentu saja saya akan mengambil tindakan," katanya, seraya menambahkan bahwa beberapa pejabat militer mungkin telah bertindak di luar batas ketika bekerja di lembaga-lembaga yang secara langsung dikontrol oleh mantan perdana menteri atau menteri dalam negeri.

Pemerintah sementara telah membentuk sebuah komisi beranggotakan lima orang, yang dikepalai oleh seorang mantan hakim pengadilan tinggi, untuk menyelidiki laporan-laporan mengenai 600 orang yang mungkin telah "dihilangkan" secara paksa oleh pasukan keamanan Bangladesh sejak tahun 2009.

Namun, dalam jangka panjang, Zaman ingin menjauhkan lembaga politik dari tentara, yang memiliki lebih dari 130.000 personel dan merupakan kontributor utama untuk misi penjaga perdamaian PBB.

"Hal ini hanya dapat terjadi jika ada keseimbangan kekuasaan antara presiden dan perdana menteri, di mana angkatan bersenjata dapat ditempatkan langsung di bawah presiden," katanya.

Angkatan bersenjata Bangladesh saat ini berada di bawah kementerian pertahanan, yang biasanya dikendalikan oleh perdana menteri, sebuah pengaturan yang menurut Zaman berpotensi untuk diubah oleh proses reformasi konstitusional di bawah pemerintahan sementara.

"Militer secara keseluruhan tidak boleh digunakan untuk tujuan politik," katanya. "Seorang prajurit tidak boleh terlibat dalam politik."

REUTERS

Pilihan Editor: Indonesia dan Irlandia akan Bersama-sama Membela Palestina

• Sebelumnya
• 1
• 2