Paing Takhon (kanan) saat demo menentang kudeta militer di Yangoon, Februari 2021. (Myanmar Now)
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mendesak para jenderal di Myanmar mengambil jalan yang berbeda dan mengakhiri perang saudara di negara yang dulu bernama Burma tersebut. Saran itu disampaikan dalam rapat dengan para menteri luar negeri negara anggota ASEAN di Laos pada Sabtu, 27 Juli 2024.
Wong mengatakan Australia sangat prihatin dengan konflik di Myanmar sejak junta militer melancarkan kudeta pada 2021 untuk merebut kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi. Ia mendesak para pemimpin junta untuk mematuhi komitmen mereka untuk mengikuti rencana perdamaian Konsensus Lima Poin (5PC) oleh ASEAN.
“Kami melihat ketidakstabilan, ketidakamanan, kematian, penderitaan yang disebabkan konflik,” kata Wong kepada wartawan menjelang Pertemuan Puncak Asia Timur dan Forum Regional ASEAN yang berfokus pada keamanan dan dihadiri oleh negara-negara seperti Rusia, Amerika Serikat, Cina, Jepang, Inggris.
Konflik dengan aliansi kelompok etnis minoritas pemberontak telah membuat junta kesulitan menghadapi pertempuran di berbagai front, sehingga menghambat kemampuannya mengelola perekonomian Myanmar yang lumpuh. Junta telah mencap lawan-lawannya sebagai “teroris” yang berupaya mengacaukan stabilitas negara.
“Pada dasarnya, pesan saya dari Australia kepada rezim tersebut adalah, ini tidak berkelanjutan bagi Anda atau rakyat Anda. Kami mendesak mereka untuk mengambil jalan yang berbeda dan mencerminkan konsensus lima poin yang telah ditetapkan ASEAN,” ujar Wong.
Konflik yang kini telah berubah menjadi perang saudara itu mengakibatkan lebih dari 2,6 juta orang mengungsi, menurut catatan PBB. Junta telah dikutuk negara-negara tetangganya dan dituduh melakukan kekejaman karena menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam serangan udaranya terhadap wilayah sipil.
Menurut analisis awal tahun ini oleh Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, junta militer tidak lagi memiliki kendali efektif atas Myanmar, karena kehilangan kewenangan atas kota-kota yang mencakup 86 persen negara dan dua pertiga penduduknya. Junta sebagian besar telah mengabaikan upaya perdamaian yang dipromosikan ASEAN, sementara semua pihak yang terlibat dalam konflik sejauh ini menolak untuk berdialog.
