Mahmoud al-Aloul, Wakil Ketua Komite Sentral organisasi Palestina dan partai politik Fatah, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, dan Mussa Abu Marzuk, anggota senior gerakan Islam Palestina Hamas, menghadiri acara di Wisma Negara Diaoyutai di Beijing pada 23 Juli 2024. PEDRO PARDO/Pool via REUTERS
TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Menlu Retno) mengatakan tercapainya kesepakatan baru-baru ini antara Hamas dan Fatah, dua faksi rival Palestina, merupakan sebuah “langkah maju” menuju rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina. Ia menyampaikan harapan Indonesia agar hasil kesepakatan itu dapat diimplementasikan.
Hamas dan Fatah telah sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan Palestina, kata Cina pada Selasa, 23 Juli 2024. Kesepakatan itu dicapai dalam perundingan yang ditengahi oleh pemerintah Cina di Beijing pada 21 – 23 Juli.
Kesepakatan tersebut dijuluki Deklarasi Beijing, dan ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antara 14 faksi Palestina yang hadir, termasuk Hamas dan Fatah. Deklarasi ini mengundang sambutan dari berbagai pihak, sebab Hamas dan Fatah telah menjadi rival selama bertahun-tahun hingga sekarang, menunjukkan retaknya politik internal Palestina.
“Disepakatinya Deklarasi Beijing oleh para pemangku kepentingan di Palestina merupakan langkah maju dalam mendorong rekonsiliasi dan persatuan bangsa Palestina, utamanya di tengah konflik yang berlangsung di Gaza,” kata Retno dalam keterangan tertulis kepada media, Rabu, 24 Juli 2024.
Pertemuan faksi-faksi Palestina itu diadakan di tengah upaya para mediator untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang masih diserang Israel sejak 7 Oktober 2023. Salah satu poin penting pertemuan itu adalah rencana bagaimana wilayah kantong Gaza yang dipimpin Hamas akan diperintah setelah perang berakhir.
Hamas menyambut baik Deklarasi Beijing, dengan mengatakan bahwa hal tersebut menciptakan “hambatan terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berupaya untuk memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kami”.
Di sisi lain, belum ada komentar langsung dari Fatah yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Tepi Barat yang diduduki Israel. Pada Maret lalu, Abbas menunjuk pemerintahan baru Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh salah satu sekutunya, Mohammad Mustafa.
Israel menyuarakan keberatannya atas deklarasi tersebut. Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, berkomentar di media sosial X, “Pada kenyataannya, hal ini tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan, dan Abbas akan mengawasi Gaza dari jauh. Keamanan Israel akan tetap berada di tangan Israel.”
Retno menyampaikan harapan Indonesia agar deklarasi seputar pemerintahan persatuan Palestina itu dapat diimplementasikan. “Isu persatuan selalu disampaikan Indonesia dalam setiap pertemuan dengan fraksi-fraksi di Palestina. Persatuan merupakan kunci bagi upaya mewujudkan perdamaian dan masa depan Palestina,” ujarnya.
