TEMPO.CO, Jakarta - Berbagai faksi Palestina, termasuk Hamas dan Fatah yang bersaing, sepakat untuk mengakhiri perpecahan mereka dan membentuk pemerintahan persatuan nasional selama negosiasi di Cina yang berakhir Selasa 23 Juli 2024, menurut media pemerintah Cina.

Deklarasi Beijing ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi di antara faksi-faksi yang diadakan di ibu kota Tiongkok dari 21-23 Juli, kata penyiar negara CCTV.

Pejabat senior Hamas Hussam Badran mengatakan poin terpenting dari Deklarasi Beijing adalah membentuk pemerintahan persatuan nasional Palestina untuk mengelola urusan Palestina.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan tujuannya adalah untuk menghancurkan kelompok Hamas yang didukung Iran dan menentangnya memiliki peran apa pun dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Sebanyak 14 faksi Palestina termasuk para pemimpin Fatah dan Hamas juga bertemu dengan media, dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi hadir, kata CGTN dalam sebuah posting media sosial.

Perjanjian tersebut menandai keberhasilan diplomatik bagi Beijing dan pengaruhnya yang semakin besar di Timur Tengah, setelah menjadi penengah kesepakatan damai yang berhasil dicapai antara musuh bebuyutan regional Arab Saudi dan Iran tahun lalu.

Badran memuji Cina dalam sebuah pernyataan atas upaya signifikannya untuk menjadi tuan rumah perundingan dan mencapai deklarasi tersebut.

"Deklarasi ini datang pada saat yang penting karena rakyat kami menghadapi perang genosida, terutama di Jalur Gaza," pernyataan tersebut mengutip pernyataan Badran.

Dia mengatakan perjanjian tersebut merupakan "langkah positif tambahan menuju tercapainya persatuan nasional Palestina".

"Hal ini menciptakan penghalang yang kuat terhadap semua intervensi regional dan internasional yang berusaha memaksakan kenyataan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat kita dalam mengelola urusan Palestina pascaperang," kata Badran.

Faksi-faksi yang berseteru, Hamas dan Fatah, pertama kali bertemu di Beijing pada April untuk membahas upaya rekonsiliasi guna mengakhiri sekitar 17 tahun pertikaian. Ini pertama kalinya delegasi Hamas diketahui publik telah mengunjungi Cina sejak perang di Gaza dimulai.

Badran mengatakan pemerintah persatuan nasional akan mengelola urusan warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, mengawasi rekonstruksi, dan mempersiapkan kondisi untuk pemilihan umum. Ini adalah posisi Hamas, yang telah diserukan dan diusulkan sejak minggu-minggu pertama pertempuran.

Faksi-faksi Palestina yang telah lama berseteru sebelumnya gagal menyembuhkan pertikaian politik mereka setelah pejuang Hamas mengusir Fatah dari Gaza dalam perang singkat pada 2007.

Pejabat Cina telah meningkatkan advokasi untuk Palestina di forum-forum internasional dalam beberapa bulan terakhir, menyerukan konferensi perdamaian Israel-Palestina berskala lebih besar dan jadwal khusus untuk melaksanakan solusi dua negara.

Pilihan Editor: Kementerian Luar Negeri Buka Suara soal Peluang Indonesia Jadi Mediator Israel-Palestina

REUTERS