TEMPO.CO, Jakarta - Aplikasi media sosial TikTok menawarkan konten-konten menarik dalam video-video pendek yang disukai oleh banyak orang. Namun, terlepas dari itu, ada beberapa negara maju yang memutuskan untuk memblokir TikTok dari pegawai pemerintahan negara mereka. Negara mana saja dan apa alasannya?

1. Amerika Serikat

Senat Amerika Serikat pada 23 April 2024 mengesahkan rancangan undang-undang yang akan melarang penggunaan TikTok bila pemilik media sosial tersebut, ByteDance, tidak menjual sebagian sahamnya (divestasi) ke pihak di luar Cina selama 9-12 bulan sejak undang-undang itu berlaku.

Presiden AS Joe Biden menandatangani pengesahan dokumen tersebut menjadi undang-undang pada 24 April 2024, bersamaan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken ke Cina pada 24-26 April 2024.

Politikus AS menilai TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional karena dimiliki oleh ByteDance asal Cina, sehingga khawatir data penggunanya di AS yang mencapai 170 juta orang akan diberikan kepada pemerintah Tiongkok.

2. Kanada

Pada 28 Februari 2023, Kanada mengumumkan bahwa mereka melarang TikTok dari semua perangkat yang dikeluarkan pemerintah. Alasannya, aplikasi tersebut menimbulkan risiko "tidak dapat diterima" terhadap privasi dan keamanan.

Karyawan juga akan dilarang mengunduh aplikasi tersebut di masa mendatang. Perdana Menteri Justin Trudeau mengatakan saat itu bahwa tindakan lebih lanjut mungkin atau mungkin tidak akan diambil.

3. Norwegia

Pada 23 Maret 2023, parlemen Norwegia melarang TikTok dari perangkat kerja setelah Kementerian Kehakiman negara tersebut memperingatkan bahwa aplikasi tersebut tidak boleh dipasang di ponsel yang diberikan kepada pegawai pemerintah.

Menteri Kehakiman Emilie Enger Mehl mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Dalam penilaian risiko mereka... Dinas Intelijen Norwegia menunjuk Rusia dan China sebagai faktor risiko utama bagi kepentingan keamanan Norwegia."

"Mereka juga menunjuk media sosial sebagai forum yang disukai oleh aktor yang berpotensi berbahaya dan pihak lain yang ingin mempengaruhi kami dengan disinformasi dan berita palsu," katanya.

4. Inggris

Para menteri di pemerintahan Inggris telah dilarang menggunakan TikTok di ponsel dan perangkat kantor, menyusul tinjauan yang dilakukan oleh Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris. Salah satu alasan pelarangan TikTok di Britania Raya yakni untuk perlindungan data. Mengingat ada banyak informasi sensitif yang disimpan di perangkat pemerintahan.

5. Prancis

Prancis juga menjadi salah satu negara yang melarang aplikasi TikTok bagi pegawai negeri. Hal itu juga berlaku terhadap Netflix, aplikasi streaming dari Amerika Serikat. Larangan efektif sejak 24 Maret 2023 dan hanya berlaku untuk gadget yang digunakan untuk bekerja, bukan gadget pribadi.

6. Austria

Pada 10 Mei 2023, Austria melarang TikTok dari telepon kantor pegawai pemerintah. Menteri Dalam Negeri Austria Gerhard Karner mengatakan TikTok dilarang untuk digunakan pada ponsel kantor. Kendati begitu, TikTok kemungkinan masih bisa digunakan untuk telepon pribadi di luar jaringan negara.

7. Denmark

Kementerian Pertahanan Denmark melarang para pegawainya mengunduh TikTok di perangkat kerja mereka pada bulan Maret 2023. Tak sampai di situ, para pegawai juga diminta untuk segera menghapus media sosial tersebut dari gadget pribadi mereka jika pernah menginstal sebelumnya sebagai tindak perlindungan keamanan.

8. Belanda

Meski bukan larangan secara langsung, namun pejabat di Belanda telah diimbau untuk tidak menggunakan TikTok. Mereka ingin semua telepon bisnis pegawai negeri dikonfigurasi sehingga hanya perangkat lunak atau fitur yang telah diotorisasi sebelumnya yang dapat di-install dan digunakan.

NIA HEPPY | RIZKI DEWI AYU | HENDRIK KHOIRUL | EURO NEWS

Pilihan Editor: Begini Cara Melaporkan Video di Tiktok yang Melanggar Pedoman Komunitas