Komisioner HAM PBB: Rohingya Tak Punya Tempat untuk Melarikan Diri

Rabu, 19 Juni 2024 05:00 WIB

Pengungsi Rohingya berdoa saat menggelar peringatan 2 tahun kepindahan mereka ke Bangladesh, di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Ahad, 25 Agustus 2019. Meski pemerintah Myanmar ingin memulangkan mereka, namun 3.000 pengungsi Rohingya Etni menolak pemulangan karena kondisi negara bagian Rakhine yang masih bergejolak. REUTERS/Rafiqur Rahman

TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan ribu minoritas muslim Rohingya, yang dikhawatirkan terjebak di tengah pertempuran di Myanmar barat, tidak punya tempat untuk melarikan diri, kata kepala hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa, 18 Juni 2024.

Tentara Arakan, yang memperjuangkan otonomi untuk negara bagian Rakhine di Myanmar, mengatakan pada Ahad malam, 16 Juni lalu bahwa penduduk kota Maungdaw harus meninggalkan kota tersebut paling lambat pukul 21.00 malam waktu setempat, menjelang sebuah serangan yang direncanakan.

Kota itu sebagian besar dihuni oleh etnis Rohingya.

“Saya sangat prihatin dengan situasi di Maungdaw. Tentara Arakan akhir pekan ini memberikan peringatan kepada seluruh penduduk yang tersisa – termasuk sebagian besar penduduk Rohingya – untuk mengungsi,” kata komisioner tinggi HAM PBB Volker Turk kepada Dewan HAM PBB di Jenewa, seperti dikutip Reuters.

Turk melanjutkan, “Tetapi warga Rohingya tidak punya pilihan. Tidak ada tempat untuk melarikan diri.”

Rohingya telah menghadapi persekusi di Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Buddha selama beberapa dekade.

Hampir satu juta dari mereka tinggal di kamp pengungsi di distrik perbatasan Cox’s Bazar Bangladesh setelah melarikan diri dari serangan dan penganiayaan militer Myanmar di Rakhine pada 2017.

Serbuan Tentara Arakan di Maungdaw merupakan yang terbaru dari rangkaian serangan gencar kelompok pemberontak selama beberapa bulan terakhir melawan junta militer Myanmar, yang melancarkan kudeta pada Februari 2021 terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Sekitar 70 ribu warga Rohingya di Maungdaw terjebak ketika pertempuran semakin dekat, kata Aung Kyaw Moe, wakil menteri HAM di pemerintah persatuan nasional bayangan, kepada Reuters pada Senin.

“Kami tidak punya tempat tujuan, tidak ada zona aman, tidak cukup makanan dan kebutuhan dasar,” kata seorang warga Maungdaw yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamana.

“Jika mereka memaksa kami pergi, kami tidak punya tempat untuk bermigrasi.”

Anggota parlemen dari Asia Tenggara yang tergabung dalam kelompok Asian Parliamentarians for Human Rights (APHR) bulan lalu menyerukan PBB, ASEAN dan komunitas internasional untuk segera mengambil tindakan guna mencegah pembunuhan massal terhadap warga Rohingya yang dikepung di Rakhine.

“Komunitas internasional harus bertindak cepat untuk mencegah hilangnya nyawa dan potensi genosida,” kata Ketua Parlemen APHR dan anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mercy Chriesty Barends, dikutip dari keterangan tertulis.

Pada 2019, Gambia menyeret Myanmar ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan melanggar Konvensi Genosida. Kemudian pada Januari 2020, ICJ mengeluarkan perintah sementara yang memerintahkan Myanmar untuk mencegah semua tindakan genosida terhadap Rohingya.

Pilihan Editor: Ribuan Rohingya Dikhawatirkan Terjebak dalam Pertempuran Myanmar Barat

REUTERS

Advertising
Advertising

Berita terkait

1.500 Orang Tewas akibat Serangan Israel, PBB: Lebanon Alami Kekerasan Paling Mematikan dalam Beberapa Dekade

30 menit lalu

1.500 Orang Tewas akibat Serangan Israel, PBB: Lebanon Alami Kekerasan Paling Mematikan dalam Beberapa Dekade

Koordinator Kemanusiaan PBB, Imran Riza, mengatakan Lebanon telah mengalami beberapa kekerasan paling mematikan dalam beberapa minggu terakhir

Baca Selengkapnya

Indonesia Mendesak Pengakuan Segera terhadap Palestina

20 jam lalu

Indonesia Mendesak Pengakuan Segera terhadap Palestina

Retno Marsudi menekankan pentingnya pengakuan terhadap Negara Palestina, yang dianggapnya sebagai langkah krusial untuk mewujudkan solusi dua negara.

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Serukan Ada Tindakan Konkret untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir

21 jam lalu

Retno Marsudi Serukan Ada Tindakan Konkret untuk Penghapusan Total Senjata Nuklir

Indonesia berkomitmen kuat dalam mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.

Baca Selengkapnya

Laporan PBB: Iran dan Hizbullah Bantu Kebangkitan Houthi

1 hari lalu

Laporan PBB: Iran dan Hizbullah Bantu Kebangkitan Houthi

Pemberontak Houthi Yaman telah berkembang "dari kelompok bersenjata lokal dengan kemampuan terbatas menjadi organisasi militer yang kuat".

Baca Selengkapnya

2025, Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Akui Pernikahan Sesama Jenis

2 hari lalu

2025, Thailand Jadi Negara Asia Tenggara Pertama yang Akui Pernikahan Sesama Jenis

Raja Thailand Maha Vajiralongkorn meneken aturan pernikahan sesama jenis yang akan resmi berlaku pada Januari 2025

Baca Selengkapnya

Erdogan: Nilai-nilai Barat dan Sistem PBB Sedang Sekarat di Gaza

2 hari lalu

Erdogan: Nilai-nilai Barat dan Sistem PBB Sedang Sekarat di Gaza

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Majelis Umum PBB untuk mengambil tindakan paksaan terhadap Israel.

Baca Selengkapnya

Muhammad Yunus Dapat Dukungan Penuh Angkatan Darat Bangladesh

3 hari lalu

Muhammad Yunus Dapat Dukungan Penuh Angkatan Darat Bangladesh

Panglima Angkatan Darat Bangladesh berjanji untuk mendukung pemerintah sementara Muhammad Yunus "apa pun yang terjadi".

Baca Selengkapnya

Retno Marsudi Soroti Ketidakberdayaan PBB Menghentikan Serangan Israel di Gaza

3 hari lalu

Retno Marsudi Soroti Ketidakberdayaan PBB Menghentikan Serangan Israel di Gaza

Retno Marsudi menyoroti ketidakberdayaan PBB untuk menghentikan serangan Israel terhadap rakyat Palestina selama 11 bulan terakhir

Baca Selengkapnya

Indonesia dan Nepal Sepakati Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas

4 hari lalu

Indonesia dan Nepal Sepakati Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas

Di antara kesepakatan yang dibuat Retno Marsudi dan Nepal adalah Perjanjian Bebas Visa Diplomatik dan Dinas

Baca Selengkapnya

Wisatawan Mancanegara Cukup Daftar ETA untuk Menginjakkan Kaki di Thailand, Apa Itu?

5 hari lalu

Wisatawan Mancanegara Cukup Daftar ETA untuk Menginjakkan Kaki di Thailand, Apa Itu?

Thailand akan menerapkan sistem otorisasi perjalanan elektronik (ETA) bagi wisatawan dari negara bebas visa, termasuk Indonesia.

Baca Selengkapnya