TEMPO.CO, Jakarta - Thailand menghadapi minggu kritis karena menghadapi setidaknya empat permasalahan politik. Di antara masalah itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi Thailand yang bisa memicu sebuah krisis politik di Negeri Gajah Putih.

Mahkamah Konstitusi Thailand saat ini sedang mempertimbangkan petisi dari Komisi Pemilihan Umum yang ingin membubarkan Partai Gerakan Maju atau Partai Move Forward, yang merupakan partai pemenang pemilu. Jika tidak ada aral melintang, putusan yang kemungkinan akan dikeluarkan pada 19 Juni 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Thailand ini bisa mengarah pada pembubaran Partai Move Forward yang menguasai 30 persen kursi majelis rendah setelah pada tahun lalu memenangkan pemilu, namun diblok oleh anggota parlemen konservatif dari upaya membentuk sebuah pemerintahan.

Tiga kasus lainnya melibatkan politikus paling berpengaruh di Thailand yakni Perdana Menteri Thailand Srettha Thavisin, mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, dan anggota majelis tinggi Thailand. Selama berpuluh tahun, panggung politik Thailand terseok-seok antara kelompok royalis-konservatif, pendukung militer Thailand dan partai-partai populis seperti para pendukung Thaksin dan partai oposisi Thailand yakni Partai Move Forward atau Partai Gerakan Maju.

“Rangkaian kasus-kasus ini menyoroti kerapuhan dan kompleksitas iklim politik Thailand. Di bidang ekonomi, ada kekhawatiran akan munculnya gelombang unjuk rasa dan hambatan pada pelaksanaan kebijakan fiskal,” demikian catatan dari ANZ Research.

Srettha yang duduk sebagai Perdana Menteri Thailand pada Agustus 2023 lalu, dituduh oleh sekelompok anggota senat melanggar konstitusi karena menunjuk seorang mantan pengacara yang punya catatan hukum untuk masuk ke kabinet. Srettha yang menyangkal melakukan kejahatan, terancam dipecat jika Mahkamah Konstitusi memutuskannya bersalah.

Jika Srettha didongkel dari pemerintahan, maka sebuah pemerintahan baru harus dibentuk dan partai yang menggolkan Srettha ke kursi perdana menteri yakni Partai Phue Thai harus menyorongkan nama kandidat pengganti Srettha untuk kemudian diputuskan oleh parlemen.

Permasalahan politik Thailand lainnya yang bisa memicu krisis adalah mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bersiap menghadapi dakwaan menghina Kerajaan Thailand. Tuntutan pada Thanksin dilayangkan militer Thailand yang pernah menggulingkan pemerintahan adinya Yingluck Shinawatra.

Pemerintah berkuasa Thailand saat ini adalah sekutu dekat militer Thailand. Thaksin adalah salah satu taipan yang masih berpengaruh di Negeri Gajah Putih. Selain menghina Kerajaan Thailand, dia juga bisa terkena dakwaan melanggar undang-undang kejahatan komputer.

Sumber: Reuters

Pilihan editor: PM Cina Tiba di Australia, Kunjungi Panda di Kebun Binatang dan Makan Siang di Kilang Anggur

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini