TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Rabu,22 Mei 2024, mengumumkan pemerintahannya akan menghapus utang mahasiswa untuk 160 ribu peminjam tambahan. Dengan terbitnya keputusan ini, maka setiap peminjam telah menerima rata-rata USD35 ribu (Rp561 juta) utang yang dibatalkan.

“Hari ini, pemerintahan saya menghapus utang mahasiswa untuk 160 ribu orang tambahan, sehingga jumlah total warga Amerika yang mendapat manfaat dari tindakan keringanan utang kami menjadi 4,75 juta dolar AS (Rp76 miliar),” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Biden menekankan pemerintahannya telah membuat kemajuan signifikan bagi pelajar dan peminjam selama tiga tahun terakhir. Kemajuan tersebut diantaranya memberikan peningkatan terbesar maksimal pada Pell Grant (dana hibah pemerintah AS untuk pembiayaan kuliah).

Kemudian pemerintah menetapkan Pengampunan Pinjaman Layanan Publik, sehingga guru, perawat, petugas polisi, dan pekerja layanan publik lainnya mendapatkan keringanan yang menjadi hak mereka berdasarkan hukum. Selain itu, pemerintah juga meminta pertanggungjawaban perguruan tinggi karena mengambil keuntungan dari siswa dan keluarga.

Menurut Gedung Putih, total utang mahasiswa yang dihapus telah mencapai USD7,7 miliar (Rp123 triliun). Penentang kebijakan pemerintahan Biden mengatakan beban utang kini telah menyebar ke seluruh masyarakat, yang bukan merupakan pihak dalam kontrak awal, dan bukannya diserap oleh lembaga pemberi pinjaman.

Sebelumnya pada Juni 2023, Biden mengumumkan skema baru untuk memberikan keringanan pinjaman mahasiswa di Amerika Serikat. Ia mengecam Mahkamah Agung karena memblokir rencana memutihkan utang ratusan miliar dolar yang populer di kalangan pemilihnya itu.

Mahkamah Agung memblokir rencana Biden untuk menghapus utang mahasiswa senilai US$430 miliar atau sekitar Rp 6,4 kuadriliun. Putusan yang disambut baik oleh Partai Republik itu mengancam akan membongkar sebagian dari agenda kebijakan presiden dari Partai Demokrat tersebut.

Biden mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintahannya akan mengupayakan keringanan pinjaman mahasiswa melalui jalan lain, yakni Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Kementerian Pendidikan meluncurkan proses mekanisme kebijakan yang kemungkinan akan memakan waktu berbulan-bulan. “Saya tidak akan berhenti berjuang untuk memberikan apa yang dibutuhkan peminjam, terutama yang berada di ujung bawah skala ekonomi,” kata Biden di Gedung Putih, Jumat, 30 Juni 2023.

Sumber: Sputnik-OANA

Pilihan editor: Joe Biden: Apa yang Terjadi di Gaza Bukan Genosida

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini