DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

Reporter

Tempo.co

Kamis, 25 April 2024 09:31 WIB

Ilustrasi aborsi. TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR di negara bagian Arizona Amerika Serikat pada Rabu, 24 April 2024, memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864. Keputusan ini diambil lewat pemungutan suara dan akan berlaku beberapa pekan ke depan jika tidak dibatalkan Senat.

Sebanyak 32 suara DPR mendukung pencabutan undang-undang larangan aborsi ini, yang memberikan pengecualian aborsi hanya boleh pada kasus perkosaan atau hubungan sedarah. Adapun 28 suara menolak pencabutan undang-undang ini. Senat di negara bagian Arizona dikuasai Partai Demokrat, di mana anggota Senat akan melakukan pemungutan suara perihal ini pada 1 Mei 2024.

“Saya gembira DPR akhirnya melakukan hal yang benar dengan mencabut undang-undang 1864 yang hampir benar-benar melarang aborsi,” kata Gubernur Katie Hobbs, yang seorang politikus dari Partai Demokrat. Dia menambahkan akan menanda-tangani pencabutan larangan aborsi itu jika sudah disetujui DPR dan Senat.

Oscar De Los Santos anggota DPR dari Partai Demokrat berpandangan keputusan untuk aborsi atau layanan kesehatan apapun berada di tangan pasien, keluarga mereka dan penyedia layanan kesehatan, bukan politikus. Dalam dua pekan terakhir, politikus Partai Republik telah memblokir upaya politikus Partai Demokrat dari upaya mencabut undang-undang larangan aborsi itu. Anggota DPR dari Partai Republik Ben Toma mengatakan pihaknya kecewa karena politikus Partai Demokrat tampaknya meyakini kalau aborsi boleh dilakukan tanpa batas dan tanpa aturan.

“Saya sering tak setuju dengan mereka yang menyarankan aborsi ekstrim yang dilakukan tanpa aturan, dan tanpa larangan,” kata Toma.

Advertising
Advertising

Sedangkan Matt Gress anggota DPR dari Partai Republik yang membelot saat pemungutan suara Rabu kemarin mengaku berada di dua kubu, yakni mendukung pancabutan undang-undang larangan aborsi, namun juga mendukung hak ibu dan bayi untuk hidup.

“Saya adalah seseorang yang mendukung hak untuk hidup, dan saya menolak aborsi ekstrim karena kita dapat melindungi perempuan dan mempertahankan kehidupan baru bagi si bayi,” kata Gress.



Sumber: Reuters

Pilihan editor: Menhan Rusia Menuduh NATO Kerahkan 33 Ribu Prajurit Dekat Perbatasan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

3 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

18 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

19 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

19 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

20 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

20 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

21 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

22 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

22 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

23 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya