TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah tinjauan terhadap badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) menemukan bahwa badan tersebut memiliki kerangka kerja yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas kemanusiaan meskipun permasalahan masih ada, dalam sebuah laporan yang dapat mendorong beberapa donor untuk meninjau pembekuan pendanaan.

Laporan tersebut juga mengatakan Israel belum memberikan bukti pendukung atas klaimnya – berdasarkan daftar staf yang diberikan pada Maret – bahwa sejumlah besar staf UNRWA adalah anggota organisasi teroris.

PBB menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Perancis Catherine Colonna untuk memimpin tinjauan netralitas UNRWA pada Februari setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA ikut serta dalam serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober, yang memicu perang Gaza.

Israel meningkatkan tuduhannya pada Maret, dengan mengatakan lebih dari 450 staf UNRWA adalah anggota militer dalam kelompok teroris Gaza.

Misi Israel untuk PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar mengenai tinjauan yang dipimpin Colonna.

Dalam penyelidikan terpisah, badan pengawas PBB sedang menyelidiki tuduhan Israel terhadap 12 staf UNRWA.

Reuters meninjau salinan laporan akhir tinjauan yang dipimpin Colonna, yang akan dirilis pada Senin malam.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menerima rekomendasi tersebut, kata juru bicaranya, dan menyerukan semua negara untuk secara aktif mendukung UNRWA karena ini adalah “jalur penyelamat bagi pengungsi Palestina di wilayah tersebut”.

Laporan tersebut mengatakan Israel telah membuat klaim publik berdasarkan daftar staf UNRWA yang diberikan pada Maret bahwa “sejumlah besar” staf UNRWA adalah anggota “organisasi teroris”.

“Namun, Israel belum memberikan bukti pendukung mengenai hal ini,” katanya.

Tuduhan Israel terhadap selusin staf UNRWA menyebabkan 16 negara menghentikan sementara atau menangguhkan pendanaan sebesar $450 juta untuk UNRWA, sebuah pukulan bagi badan tersebut yang bergulat dengan krisis kemanusiaan yang melanda Gaza sejak Israel melancarkan serangannya di sana.

Israel telah lama mengeluhkan badan tersebut, yang didirikan pada 1949 untuk merawat pengungsi Palestina. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyerukan agar UNRWA ditutup karena pihaknya berupaya untuk melestarikan masalah pengungsi Palestina.

Ketua UNRWA Philippe Lazzarini pada Maret memperingatkan adanya “kampanye yang disengaja dan terpadu” untuk mengakhiri operasinya.

Israel melancarkan serangannya di Gaza setelah pejuang Hamas mengamuk di kota-kota Israel pada 7 Oktober, menewaskan 1.200 orang menurut penghitungan Israel. Kampanye Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 34.000 orang menurut otoritas kesehatan Gaza.

UNRWA mengatakan pihaknya memutus kontrak 10 dari 12 staf yang dituduh Israel terlibat dalam serangan 7 Oktober, dan dua lainnya tewas. UNRWA mempekerjakan 32.000 orang di seluruh area operasinya, 13.000 di antaranya berada di Gaza.

<!--more-->

Pandangan Politik

UNRWA membagikan daftar staf setiap tahunnya dengan Lebanon, Yordania, Otoritas Palestina, Suriah dan Israel, kata tinjauan tersebut.

Laporan tersebut mencatat bahwa UNRWA memiliki “pendekatan yang lebih maju” terhadap netralitas dibandingkan kelompok PBB atau kelompok bantuan serupa lainnya. “Meskipun terdapat kerangka kerja yang kuat, isu-isu terkait netralitas masih tetap ada,” demikian temuan laporan tersebut.

Laporan ini juga mengatakan bahwa isu-isu tersebut termasuk beberapa staf yang secara terbuka mengungkapkan pandangan politiknya, buku pelajaran dengan konten bermasalah yang digunakan di beberapa sekolah UNRWA, dan serikat staf yang dipolitisasi yang memberikan ancaman terhadap manajemen UNRWA dan mengganggu operasi.

Di Gaza, tantangan netralitas UNRWA mencakup besarnya operasi, di mana sebagian besar personel direkrut secara lokal dan juga penerima layanan UNRWA, kata tinjauan tersebut.

Beberapa negara bagian telah melanjutkan pendanaan UNRWA namun meminta "penguatan mekanisme dan prosedur netralitas UNRWA yang sudah ada, termasuk pemeriksaan dan pengawasan staf".

Laporan tersebut merekomendasikan pembentukan “proses pemeriksaan berkelanjutan, terutama dalam hal promosi staf”.

Mereka menyebut UNRWA “tak tergantikan dan sangat diperlukan bagi pembangunan manusia dan ekonomi Palestina”.

Menyusul tuduhan Israel terhadap staf UNRWA, Amerika Serikat, donor terbesar UNRWA dengan jumlah $300-400 juta per tahun, menghentikan pendanaan, kemudian Kongres AS menangguhkan sumbangan hingga setidaknya Maret 2025.

REUTERS

Pilihan Editor: Media Asing Soroti Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilu