TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Indonesia sangat menyesalkan kegagalan Dewan Keamanan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Dalam keterangan tertulis yang dibagikan di X, Pemerintah menyoroti veto salah satu Anggota Tetap DK PBB sebagai pengganjal resolusi tersebut. “Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah,” kata Kemlu RI, Jumat, 19 April 2024, tanpa menyebutkan negara mana yang menjatuhkan veto.

Amerika Serikat pada Kamis, 18 April 2024, memveto rancangan resolusi yang merekomendasikan kepada Majelis Umum PBB untuk mengakui Palestina sebagai negara. Inggris dan Swiss abstain, sementara 12 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya memberikan suara setuju.

Kepada dewan, Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, mengatakan bahwa pihaknya mendukung solusi dua negara. Wood mengklaim pemungutan suara ini dianggap tidak mencerminkan penentangan terhadap kenegaraan Palestina.

Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB muncul enam bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang oleh PBB dianggap ilegal.

Palestina saat ini merupakan negara pengamat non-anggota. Status ini merupakan pengakuan de facto atas kenegaraan yang diberikan oleh Majelis Umum PBB pada 2012. Namun, permohonan untuk menjadi anggota penuh PBB harus disetujui oleh Dewan Keamanan dan setidaknya dua pertiga dari Majelis Umum.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengutuk veto AS. Abbas menilai veto itu tidak adil, tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan. Namun Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, gagalnya resolusi tidak akan mematahkan pihaknya untuk mendapatkan pengakuan internasional.

Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB. Kemlu menyebut pengakuan internasional akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara.

DANIEL A. FAJRI

Pilihan editor: Dugaan Israel Tembakkan Rudal, Iran: Tidak Ada Kerusakan