TEMPO.CO, Jakarta - Israel telah memblokir akses masuknya berbagai jenis barang ke Jalur Gaza, mulai dari pasokan medis yang dapat menyelamatkan nyawa hingga mainan anak, surat kabar Washington Post melaporkan pada Jumat, 12 April 2024.

Washington Post menghubungi 25 kelompok bantuan, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan negara-negara donor untuk menanyakan tentang pengiriman bantuan ke Gaza.

Walhasil, media tersebut menemukan bahwa masuknya makanan, air dan selimut tidak memerlukan persetujuan. Namun badan-badan bantuan mengajukan permintaan untuk membawa masuk barang-barang yang mereka pikir mempunyai kemungkinan ditolak, seperti peralatan komunikasi dan sanitasi.

Juru bicara Dewan Pengungsi Norwegia di wilayah Palestina, Shaina Low, mengatakan hal ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh badan-badan pemberi bantuan. “Saya pikir ini belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Shaina, dikutip oleh kantor berita Anadolu.

Beberapa barang yang diblokir Israel beragam, antara lain obat bius, croissant rasa cokelat, kruk, generator untuk rumah sakit, peralatan bersalin, peralatan pasokan listrik dan panel surya.

Jamie McGoldrick selaku koordinator kemanusiaan PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki mengatakan, jumlah mesin pemindai dan jam operasional yang terbatas di lokasi pemeriksaan perbatasan memperlambat pengiriman bantuan.

“Anda mungkin berpikir setelah lima setengah bulan krisis seperti ini, sistem yang ada akan lebih dapat diprediksi dan diselesaikan. Faktanya, sebenarnya tidak. Dan itulah mengapa kami kesulitan,” kata McGoldrick.

COGAT, badan militer Israel yang bertanggung jawab mengoordinasikan bantuan di Gaza, menepis tuduhan bahwa mereka membatasi masuknya bantuan. Mereka menyebut tuduhan tersebut “salah” dan bahwa mereka sebagian besar mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, asalkan melalui pemeriksaan keamanan.

PBB dan badan-badan bantuan lainnya mengatakan Israel mengontrol kapan mereka dapat mengambil barang-barang dari penyeberangan sisi Gaza, dan Tel Aviv juga harus menyetujui rute yang diambil truk-truk bantuan di wilayah kantong tersebut.

ANADOLU

Pilihan Editor: Perdana Menteri: Norwegia Siap Akui Negara Palestina