TEMPO.CO, Jakarta - Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilu legislatif negara itu pada Rabu 10 April 2024 berdasarkan hasil jajak pendapat. Jika benar, hal ini akan menjadi pukulan besar bagi Presiden Yoon Suk Yeol.

Jajak pendapat gabungan yang dirilis oleh lembaga penyiaran KBS, MBC dan SBS memperkirakan bahwa oposisi Partai Demokrat (DP) dan sekutu kecilnya dapat memperoleh antara 183-197 kursi di kamar tunggal, parlemen dengan 300 kursi, dan Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang konservatif yang dipimpin oleh Yoon dan afiliasinya akan merebut 85-100 kursi.

Jajak pendapat lain yang dilakukan oleh jaringan kabel JTBC menunjukkan kubu oposisi kemungkinan memperoleh 168-193 kursi, sementara koalisi petahana PPP hanya memperoleh 87-111 kursi.

Pertarungan sengit ini dipandang oleh beberapa analis sebagai referendum terhadap Yoon, yang popularitasnya merosot di tengah krisis biaya hidup dan serangkaian skandal politik.

Hasil resmi diperkirakan belum akan diumumkan hingga Kamis dini hari. Namun, jajak pendapat pada pemilu sebelumnya telah memberikan gambaran yang akurat mengenai hasil tersebut.

Hampir 29,4 juta warga Korea Selatan, atau 66,3 persen dari pemilih yang memenuhi syarat, telah memberikan suara mereka pada pukul 18:00 wajtu setempat menurut Komisi Pemilihan Umum Nasional. Ini termasuk 14 juta orang yang telah memberikan suara sebelum hari pemilihan.

Jumlah ini menandai jumlah pemilih tertinggi yang pernah hadir dalam pemilihan parlemen pada saat ini, meskipun jumlahnya turun dari pemilihan presiden pada 2022 yang membawa Yoon ke tampuk kekuasaan.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa oposisi yang dipimpin oleh Partai Demokrat, yang sudah mendominasi badan legislatif, akan meningkatkan mayoritasnya. Namun, mereka gagal mendapatkan mayoritas super sebanyak 200 kursi, yang akan menghilangkan hak veto Yoon.

Kendati demikian, kemenangan mereka diperkirakan dapat menghambat upaya kebijakan Yoon untuk meningkatkan perekonomian, meningkatkan kesehatan fiskal dan mengangkat rekor angka kelahiran yang rendah, serta untuk meningkatkan kerja sama keamanan trilateral dengan Amerika Serikat dan Jepang.

Sebuah partai sempalan liberal yang dipimpin oleh mantan menteri kehakiman Cho Kuk, yang muncul sebagai kuda hitam, diproyeksikan dalam jajak pendapat untuk memenangkan hingga 15 kursi dan menjadi kekuatan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi kendali dewan.

Para pemimpin oposisi menuduh Yoon dan PPP salah mengelola perekonomian dan gagal mengendalikan inflasi. Sementara Cho bersumpah akan menjadikan Yoon sebagai presiden yang “mati” dengan mendapatkan kursi yang cukup.

Ketua PPP Han Dong-hoon, yang mengatakan mayoritas oposisi akan menciptakan krisis bagi negaranya, mengatakan jajak pendapat itu "mengecewakan". Namun, ia mengatakan sedang menunggu hasil akhir, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung belum mengomentari jajak pendapat tersebut.

Cho mengatakan angka-angka tersebut menyoroti keinginan para pemilih untuk meminta pertanggungjawaban pemerintahan Yoon atas apa yang disebutnya sebagai "kediktatoran jaksa", mengacu pada peran Yoon sebelumnya sebagai jaksa agung.

Cho berjanji akan mendorong rancangan undang-undang untuk menunjuk penasihat khusus guna menyelidiki dugaan penyimpangan yang melibatkan keluarga ketua PPP Han. Han sebelumnya telah membantah tuduhan tersebut.

Pilihan Editor: Dokter Masih Mogok, Rumah Sakit Besar di Korea Selatan Tutup Bangsal

REUTERS