TEMPO.CO, Jakarta - Turki membatasi ekspor puluhan jenis produk ke Israel sebagai bagian dari upaya mendesak gencatan senjata dan aliran bantuan kemanusiaan yang “cukup dan tidak terputus” ke Gaza. Kementerian Perdagangan Turki pada Selasa, 9 April 2024, menyoroti penderitaan rakyat Palestina di Gaza, yang telah menjadi korban pembombardiran dan blokade ketat Israel sejak 7 Oktober 2023, setelah kelompok Hamas menyerbu Israel selatan dan menewaskan 1.139 orang.

Serangan dan blokade Israel sejak itu telah menewaskan 33.207 orang dan melukai lebih dari 75.933 lainnya. Operasi militer yang terus berlanjut juga mengakibatkan pengungsian internal jutaan warga Gaza dan penghancuran infrastruktur sipil.

Turki mengatakan Israel secara terang-terangan dan terus-menerus melanggar hukum internasional, mengabaikan desakan gencatan senjata dari komunitas internasional, dan belum melaksanakan resolusi maupun putusan PBB dan Mahkamah Internasional (ICJ).

“Sehubungan dengan hal tersebut, Turki telah memutuskan untuk membatasi ekspor yang termasuk dalam kelompok produk yang ditentukan dalam Lampiran ke Israel, mulai 9 April 2024,” demikian keterangan Kementerian Perdagangan Turki dalam pernyataan resmi, yang diunggah di platform media sosial X pada Selasa, 9 April 2024.

Keputusan tersebut menyusul janji Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan sehari sebelumnya, bahwa Turki telah memutuskan untuk mengambil “serangkaian tindakan terhadap Israel” sampai gencatan senjata terwujud dan Israel mengizinkan masuknya bantuan ke Gaza. Fidan menjanjikan hal itu setelah Israel menolak permintaan Turki pada Senin, 8 April 2024, untuk ikut bersama negara lain mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara.

Kementerian Turki mengatakan keputusan ini akan tetap berlaku sampai Israel mengumumkan gencatan senjata segera di Gaza dan mengizinkan aliran bantuan kemanusiaan yang “cukup dan tidak terputus” ke Gaza. Meski telah mengecam serangan gencar di Gaza, Turki tetap mempertahankan hubungan dagang dengan Israel sebelum pembatasan ekspor ini. Polisi di Istanbul menahan puluhan pengunjuk rasa yang menuntut diakhirinya perdagangan dengan Israel pada Sabtu lalu.

Selain itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terhadap Israel dan konflik di Gaza menjadi faktor kunci yang menyebabkan partainya kalah dalam pemilu lokal pada 31 Maret lalu, ketika Partai Kesejahteraan Baru (Yeniden Refah) mendapat dukungan lebih karena sikapnya yang lebih tegas terhadap Gaza.

Menurut data Majelis Eksportir Turki (TIM), meskipun perdagangan dengan Israel telah menurun sejak 7 Oktober 2023, sejauh ini ekspor ke Israel telah meningkat setiap bulan pada 2024. Namun, data TIM mengungkap total ekspor pada kuartal pertama tahun ini berjumlah US$1,1 miliar (Rp17 kuadriliun), turun 21,6 persen dibandingkan tahun lalu.

Kementerian Perdagangan Turki mengatakan pihaknya telah berhenti mengirim barang apa pun ke Israel yang dapat digunakan untuk tujuan militer, walau sudah lama Turki lama tidak melakukan dan tidak mengizinkan penjualan produk atau layanan apa pun yang dapat digunakan untuk keperluan militer Israel.

Surat edaran Kementerian Perdagangan Turki mencantumkan 54 jenis produk yang akan berhenti diekspor ke Israel, termasuk mesin konstruksi, senyawa dan pupuk kimia, beberapa jenis produk aluminium dan baja, cat, kabel listrik, bahan konstruksi, bahan bakar dan lain-lain.

Balasan dari Israel
Menyikapi pembatasan terbaru ini, Menteri Luar Negeri Israel pun angkat bicara. Israel Katz berbicara kepada Erdogan melalui X, menyebut presiden itu “sekali lagi mengorbankan kepentingan ekonomi rakyat Turki atas dukungannya terhadap para pembunuh Hamas di Gaza”.

“Israel tidak akan tunduk pada kekerasan dan pemerasan dan tidak akan memaafkan pelanggaran sepihak terhadap perjanjian perdagangan dan akan mengambil tindakan paralel terhadap Turki yang akan merugikan perekonomian Turki,” ujarnya.

Ia lantas mengumumkan pihaknya telah memerintahkan untuk menyiapkan daftar produk lain yang akan dilarang oleh Israel untuk diekspor oleh Turki. Tak berhenti di situ, Katz mengatakan Israel bakal menghubungi Amerika Serikat (AS) untuk meminta penghentian investasi di Turki hingga menyerukan sanksi terhadap negara tersebut.

“Sebagai tambahan, saya memerintahkan untuk menghubungi negara-negara dan organisasi-organisasi di AS, menghentikan investasi di Turki dan mencegah impor produk dari Turki, dan kepada teman-teman kita di Kongres AS agar memeriksa pelanggaran undang-undang boikot dan menjatuhkan sanksi yang sesuai terhadap Turki,” tulisnya.

REUTERS

Pilihan editor: H-1 Lebaran, 415.451 Kendaraan Melintasi Tol Trans Sumatera

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini