Intel Kanada Temukan Campur Tangan Cina dalam Dua Pemilu

Selasa, 9 April 2024 13:49 WIB

Bendera AS dan Kanada berkibar di perbatasan Kanada-Amerika Serikat di Jembatan Kepulauan Seribu, yang tetap ditutup untuk lalu lintas yang tidak penting untuk memerangi penyebaran penyakit virus corona (Covid-19) di Lansdowne, Ontario, Kanada, 28 September , 2020. [REUTERS/Lars Hagberg/File Foto]

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Intelijen Keamanan Kanada (CSIS) menyimpulkan bahwa Cina ikut campur dalam dua pemilu terakhir di negara tersebut, berdasarkan laporan yang muncul pada hasil penyelidikan resmi, Senin, 8 April 2024.

“Kami tahu bahwa RRC (Republik Rakyat Cina) secara sembunyi-sembunyi dan menipu ikut campur dalam pemilu tahun 2019 dan 2021. Dalam kedua kasus tersebut, kegiatan foreign interference (campur tangan asing) ini bersifat pragmatis dan fokus utamanya adalah mendukung pihak-pihak yang dianggap ‘pro-RRC’ atau ‘netral’ terhadap isu-isu yang menjadi kepentingan pemerintah RRC,” kata laporan tersebut, dikutip dari Reuters.

Partai Liberal yang dipimpin Perdana Menteri Justin Trudeau memenangkan pemilu yang diadakan pada 2019 dan 2021. Di bawah tekanan dari legislator oposisi yang tidak senang dengan pemberitaan media tentang kemungkinan peran Cina, Trudeau membentuk komisi untuk campur tangan asing.

Komisi tersebut diperlihatkan beberapa kutipan dari laporan Februari 2023 dari CSIS. Laporan enam halaman itu berjudul “Pengarahan ke Kantor Perdana Menteri tentang ancaman campur tangan asing terhadap lembaga-lembaga demokrasi Kanada”.

Sebelumnya pada 2022 dan 2023, laporan media Kanada menuduh bahwa Cina telah melakukan upaya untuk ikut campur dalam pemilu federal Kanada tahun 2019 dan 2021, serta mengancam politikus Kanada.

Mengutip sumber intelijen yang tidak disebutkan namanya, media mengatakan bahwa Cina lebih suka melihat Partai Liberal pimpinan Trudeau terpilih kembali pada pemilu 2021 dan berupaya mengalahkan politikus Partai Konservatif yang dianggap tidak bersahabat dengan Beijing. Cina telah membantah keterlibatannya dalam pemilu Kanada.

Partai Konservatif, yang umumnya mengambil tindakan lebih keras terhadap Cina dibandingkan Partai Liberal, berkampanye pada 2021 dengan mengutuk perlakuan Beijing terhadap minoritas Uighur dan berjanji untuk melarang raksasa seluler Huawei milik Cina dari jaringan 5G.

Erin O’Toole, yang memimpin Partai Konservatif selama kampanye pemilu 2021, memperkirakan campur tangan Cina telah merugikan partainya hingga sembilan kursi, namun menambahkan bahwa hal itu tidak mengubah jalannya pemilu.

“Aktor negara dapat melakukan campur tangan asing dengan sukses di Kanada karena hanya ada sedikit konsekuensi hukum atau politik. Oleh karena itu, FI memiliki risiko rendah dan imbalan tinggi,” kata laporan CSIS.

Dokumen tersebut telah disiapkan oleh CSIS menyusul laporan media pada musim gugur 2022. Namun sebelumnya, pejabat senior pemerintah yang memantau ancaman selama pemilu 2021 dan 2019 bersaksi bahwa intelijen mereka tidak memenuhi ambang batas yang cukup tinggi untuk memperingatkan warga Kanada.

Partai Konservatif dan para pengamat intelijen mengatakan pemerintahan Trudeau belum berbuat cukup untuk melawan campur tangan Cina. Trudeau akan bersaksi di hadapan komisi pada Rabu mendatang.

Tahun lalu, Kanada mengusir seorang diplomat Cina yang dituduh oleh agen mata-mata Kanada terlibat dalam rencana mengintimidasi anggota parlemen Konservatif dan kerabatnya di Hong Kong, setelah anggota parlemen tersebut mengkritik catatan hak asasi manusia Beijing. Sebagai balasan, Cina kemudian mengumumkan pengusiran seorang diplomat Kanada.

REUTERS | GLOBAL NEWS

Pilihan editor: PM Israel Netanyahu Klaim Sudah Kantongi Tanggal untuk Serang Rafah

Berita terkait

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

3 jam lalu

Xi Jinping dan Putin Makin Mesra, Janjikan Hubungan Lebih Erat

Putin mengunjungi Cina dan bertemu Xi Jinping setelah dilantik kembali sebagai Presiden Rusia.

Baca Selengkapnya

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

9 jam lalu

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

12 jam lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Profil Kota Edmonton Kanada Tempat Bermukim Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah Sekarang

12 jam lalu

Profil Kota Edmonton Kanada Tempat Bermukim Cindy Fatikasari dan Tengku Firmansyah Sekarang

Pasangan Cindy Fatikasari dan Teuku Firmansyah mulai tinggal di Kota Edmonton di Kanada. Di sini tinggal pula YouTuber Nikmatul Rosidah.

Baca Selengkapnya

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

13 jam lalu

Putin Tiba di Cina atas Undangan Xi Jinping, Pertama Sejak Terpilih Kembali

Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di ibu kota Cina, Beijing, untuk memulai kunjungan resmi selama dua hari atas undangan Xi Jinping

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

14 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

16 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Cina kepada Pemimpin terpilih Taiwan: Pilih Damai atau Perang

20 jam lalu

Cina kepada Pemimpin terpilih Taiwan: Pilih Damai atau Perang

Cina menganggap Taiwan sebagai provinsi yang memisahkan diri, namun Taiwan bersikeras pihaknya sudah memiliki pemerintahan independen sejak 1949.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya