TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Inggris telah menerima saran dari pengacaranya sendiri yang menyatakan bahwa Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional di Gaza.

Namun, London menolak mengumumkannya kepada publik, menurut rekaman bocoran yang diperoleh surat kabar Observer di Inggris seperti dikutip The Independent pada Sabtu malam.

Pernyataan tersebut dibuat oleh ketua komite terpilih House of Commons untuk urusan luar negeri dari Partai Konservatif, Alicia Kearns, dalam acara penggalangan dana pada 13 Maret, menurut laporan Observer.

Rekaman Kearns yang bocor mengungkapkan bahwa dia yakin Menteri Luar Negeri David Cameron telah menerima saran bahwa Israel melanggar hukum.

“Kementerian Luar Negeri telah menerima nasihat hukum resmi bahwa Israel telah melanggar hukum kemanusiaan internasional namun pemerintah belum mengumumkannya,” kata Kearns pada acara penggalangan dana di London utara, menurut Observer.

“Mereka belum mengatakannya, mereka belum menghentikan ekspor senjata. Lisensi ekspor senjata tidak dapat diberikan jika terdapat risiko yang jelas bahwa senjata tersebut dapat digunakan untuk melakukan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.

Pada Sabtu malam, Kearns sebagai mantan pejabat Kementerian Luar Negeri yang telah berulang kali menekan para menteri mengenai nasihat hukum yang mereka terima, tetap berpegang pada komentarnya. Ia juga menyerukan transparansi dari pemerintah.

“Saya tetap yakin pemerintah telah menyelesaikan penilaian terbaru mengenai apakah Israel menunjukkan komitmen terhadap hukum kemanusiaan internasional, dan menyimpulkan bahwa Israel tidak menunjukkan komitmen ini, yang merupakan keputusan hukum yang harus diambil,” katanya.

“Transparansi pada saat ini adalah hal yang terpenting, paling tidak untuk menegakkan tatanan berbasis aturan internasional.”

Pengungkapan ini akan menempatkan Cameron dan Perdana Menteri Rishi Sunak di bawah tekanan yang kuat. Sebab, dengan nasihat hukum seperti itu berarti Inggris harus segera menghentikan semua penjualan senjata ke Israel.

Jika tidak melakukan hal tersebut, maka Inggris akan berisiko melanggar hukum internasional, karena Inggris akan dianggap membantu dan bersekongkol dalam kejahatan perang yang dilakukan oleh negara tujuan ekspor senjata.

Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan saran mengenai kepatuhan Israel terhadap hukum internasional masih dalam peninjauan, namun akan tetap dirahasiakan.

Israel berada di bawah pengawasan ketat internasional atas perlakuan brutalnya terhadap warga Palestina selama perang melawan Hamas setelah serangan 7 Oktober.

Cameron telah berulang kali mengatakan bahwa Israel, sebagai “kekuatan pendudukan” di Gaza, memiliki tanggung jawab, termasuk memastikan bantuan disalurkan kepada warga sipil Palestina.

Dia menekankan bahwa tanggung jawab memiliki “konsekuensi”, termasuk ketika Inggris menilai apakah Israel mematuhi hukum kemanusiaan internasional.

Ketika dia hadir di depan komite Kearns pada Januari, Cameron berulang kali ditanyai tentang nasihat hukum yang dia terima.

“Saya tidak dapat mengingat setiap lembar kertas yang diletakkan di depan saya,” katanya kepada Kearns. “Saya melihat semuanya. Tentu saja, ada banyak hal yang telah terjadi dan Anda pikir hal itu seharusnya tidak terjadi.”

Sementara itu, kelompok lintas partai yang terdiri lebih dari 50 anggota parlemen dan rekan-rekannya meminta Inggris untuk mengakhiri jeda dalam mendanai badan bantuan kemanusiaan PBB di Palestina.

Inggris termasuk di antara sekelompok negara yang menghentikan pendanaan untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) di tengah tuduhan dari Israel bahwa beberapa anggota staf terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Dalam suratnya kepada Cameron, para anggota parlemen dan rekan-rekannya menyerukan kejelasan tentang mengapa Inggris memutuskan untuk menangguhkan pendanaan ,dan mengapa laporan sementara dari penyelidikan UNRWA tidak cukup untuk melanjutkan pasokan uang.

Pemerintah Inggris mengatakan tidak ada dana yang harus dibayarkan dari Inggris ke UNRWA hingga akhir April. Mereka berkilah sedang menunggu temuan dari tinjauan terhadap badan tersebut oleh mantan menteri luar negeri Perancis Catherine Colonna dan penyelidikan PBB terhadap klaim 7 Oktober.

Surat tersebut, yang dibuat oleh anggota parlemen Brendan O’Hara, juru bicara urusan luar negeri SNP, dan ditandatangani oleh rekan-rekan dari semua partai utama, menyatakan bahwa pendanaan harus dikembalikan “tanpa penundaan”.

Pilihan Editor: Sekjen PBB Frustrasi Tidak Punya Kekuatan untuk Akhiri Perang Gaza

THE INDEPENDENT | MIDDLE EAST EYE