TEMPO.CO, Jakarta - Pada Senin lalu, 25 Maret 2024, PBB meloloskan resolusi DK PBB soal gencatan senjata di Gaza selama Ramadan. Resolusi ini berhasil diwujudkan usai mendapat dukungan dari 14 anggota DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera untuk Ramadan yang sedang berlangsung.

Resolusi ini disahkan dengan skor 14-0 usai Amerika Serikat abstain tidak menggunakan hak vetonya.

Resolusi DK PBB agar diterapkan gencatan senjata selama Ramadan di Gaza mendapatkan tanggapan dari beberapa negara sebagai berikut:

Israel

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan mengungkapkan, resolusi itu gagal menuntut gencatan senjata tanpa “mengondisikannya” pada pembebasan tawanan di Gaza.

“Ini berbahaya karena memberi teroris Hamas harapan mendapatkan gencatan senjata tanpa melepaskan para sandera. Semua anggota dewan seharusnya menentang resolusi yang tidak tahu malu ini,” katanya, pada 26 Maret 2024, seperti diberitakan Aljazeera.

Di sisi lain, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu membatalkan kunjungan delegasi Israel ke Washington DC. Menurut kantor Perdana Menteri, abstensi AS adalah pengunduran dari posisi konsisten yang akan melukai upaya perang Israel dan pembebasan sandera dari Hamas.

Palestina

Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa mengadopsi resolusi adalah langkah ke arah baik untuk mengakhiri perang, memungkinkan masuknya bantuan, dan memulihkan kelompok yang terlantar. Kementerian juga meminta negara anggota DK PBB memenuhi tanggung jawab hukum untuk segera menerapkan resolusi. Selain itu, kementerian juga menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata permanen melebihi Ramadan, membebaskan tahanan, dan mencegah pemindahan paksa.

Rusia

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Alekseyevich Nebenzya berharap resolusi itu akan digunakan untuk kepentingan perdamaian daripada memajukan “operasi Israel yang tidak manusiawi terhadap Palestina”. Menurutnya, Rusia lebih menyukai versi teks yang menuntut gencatan senjata Ramadan akan mengarah pada “gencatan senjata berkelanjutan permanen”.

“Dewan harus terus bekerja untuk mencapai gencatan senjata permanen,” ucap Vasily, pada 26 Maret 2024.

Turki

Juru Bicara Urusan Luar Negeri Turki, Öncü Keçeli menyebut resolusi dan kembalinya akses kemanusiaan ke Gaza merupakan langkah positif. Bahkan, pihaknya menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap bersatu melawan Israel agar mengakhiri bencana kemanusiaan di Gaza dan menemukan solusi abadi konflik Israel-Palestina.

“Kami berharap Israel akan mematuhi persyaratan resolusi ini tanpa penundaan,” tulisnya dalam X, pada 25 Maret 2024.

Malaysia

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim mendukung resolusi tersebut dalam "istilah terkuat" yang harus segera ditegakkan.

“Kita harus segera membebaskan orang-orang Gaza dari rasa sakit dan penderitaan luar biasa yang telah dialami selama hampir enam bulan,” tuturnya, pada 26 Maret 2024.

Pakistan

Menurut arabnews, Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif menyambut baik adopsi resolusi DK PBB tersebut. Menurut Sharif, barbarisme pasukan Israel terhadap Palestina yang tidak bersenjata harus dihentikan secara permanen.

“Pakistan akan terus mendukung saudara-saudara Palestina sampai pencapaian negara Palestina dengan perbatasan pra-1967”, tegas Sharif, pada 26 Maret 2024.

Mesir

Mengacu english.news, Kementerian Luar Negeri Mesir menyambut baik resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza selama Ramadan. Kementerian mengatakan bahwa mengadopsi resolusi tersebut langkah pertama yang penting. Resolusi ini perlu dilakukan untuk menghentikan pertumpahan darah, mengakhiri korban sipil Palestina, dan memberikan kesempatan bantuan kemanusiaan untuk memasuki Gaza.

TIM TEMPO.CO
Pilihan editor: Perintah Gencatan Senjata di Jalur Gaza Dibayangi Kondisi Kelaparan di Gaza yang Memburuk