TEMPO.CO, Jakarta - Reuters membuat sebuah tulisan analisis tentang kabar masuknya Presiden Joko Widodo ke Golkar, Selasa 20 Maret 2024, dengan judul Indonesia's Jokowi seeks major party takeover to retain decade-long influence. Media ini menyebutkan dengan mengutip empat anggota koalisi berkuasa bahwa Jokowi berusaha untuk menguasai salah satu partai terbesar di Indonesia itu demi mempertahankan pengaruhnya yang ia peroleh selama satu dekade kekuasaannya dan melindunginya dari penggantinya Prabowo Subianto.

Dengan kepopulerannya yang sangat besar tetapi tanpa partai politiknya sendiri, Jokowi yang akan turun jabatan, berusaha untuk memperkuat sekutu utama sebagai kepala Golkar, kata empat politik senior, termasuk tiga pejabat senior Golkar dan seorang yang mengetahui secara langsung masalah ini.

Berikut beberapa poin analisis yang dibuat Reuters:

Tanpa Partai Politik, Jokowi Sulit Pertahankan Pengaruhnya

Golkar adalah pilihan terbaik untuk Jokowi. Dengan Golkar yang siap mempertahankan posisinya sebagai partai terbesar kedua di parlemen setelah pemilu bulan lalu, mengendalikan partai tersebut akan memberi Jokowi kemampuan untuk mempertahankan pengaruh politiknya dalam menghadapi Prabowo, seorang mantan komandan yang dalam hasil tidak resmi menunjukkan kemenangan hampir 60 % suara.

“Di dalam Golkar sudah diketahui secara luas bahwa Jokowi ingin mengambil kendali partai dan menggunakannya sebagai kendaraan politiknya setelah ia meninggalkan jabatannya,” kata seorang pejabat Golkar, ketika masalah tersebut diberitakan secara luas di media lokal.

“Jokowi sadar ia tidak dapat mengendalikan Prabowo.”

Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, dan memiliki perekonomian triliunan dolar.

Setelah menjabat maksimal dua periode, Jokowi tidak dapat mengikuti pemilu dan malah memberikan dukungan diam-diam kepada Prabowo, yang mencalonkan diri bersama putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang berusia 36 tahun.

<!--more-->

Diversifikasi Basis Dukungan

Namun para analis dan pejabat partai mengatakan terlepas aliansi tidak resmi ini, Jokowi mendiversifikasi basis dukungannya untuk mempertahankan kekuasaannya.

“Prabowo bukanlah seseorang yang bisa Anda kendalikan dengan mudah,” kata Yohanes Sulaiman, seorang profesor di Universitas Achmad Yani. “Jokowi sedang berusaha memperpanjang kekuasaannya.”

“Tidak ada yang bisa menghentikan Prabowo untuk melakukan apa pun yang dia inginkan,” tambahnya. "Jokowi ingin memastikan program-programnya terlaksana... Ingatlah ini adalah benturan kepentingan."

Juru bicara tim kampanye Prabowo tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Saat ditanya soal rumor rencana Jokowi bergabung dengan Golkar, Ari Dwipayana, ajudan khusus presiden, mengatakan kepada Reuters, belum terjadi apa-apa.

Saat ini Presiden Jokowi sedang fokus bekerja memimpin pemerintahan hingga akhir masa jabatannya, ujarnya.

Partai sebagai dukungan terhadap Langkah Politik Jokowi

Golkar, sebuah partai politik yang pernah identik dengan mantan penguasa otoriter Suharto, meraih jumlah suara tertinggi kedua, menurut hasil resmi KPU, dengan capaian dukungan sebesar 15,29 persen. Posisinya masih di bawah capaian PDI-P yang meraih 16,72 persen dukungan suara. Namun, ini berarti dukungannya di parlemen akan sangat penting bagi pemerintahan berikutnya.

Pejabat partai, yang menolak disebutkan namanya dengan alasan sensitifnya masalah ini, mengatakan bahwa Jokowi berharap untuk melestarikan warisannya dengan memastikan proyek-proyek seperti Nusantara, ibu kota baru yang ia impikan, dapat diselesaikan di bawah kepemimpinan Prabowo – bahkan jika presiden mendatang memutuskan untuk menunda perkembangannya.

“Ini jelas akan menjadi penyeimbang besar karena Golkar akan menjadi nomor dua atau bahkan nomor satu di parlemen,” kata analis risiko politik Kevin O'Rourke.

<!--more-->

Partai sebagai Kendaraan Politik

Untuk mempertahankan pijakan politiknya, Jokowi diam-diam mendukung loyalis dari pemerintahannya yang akan habis masa jabatannya untuk memimpin Golkar.

Mereka termasuk calon pilihannya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, serta Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Golkar saat ini Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, kata sumber partai politik tersebut.

Juru bicara ketiga menteri tersebut tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Aturan Partai Golkar menyatakan bahwa seorang calon harus menjadi anggota partai selama lima tahun sebelum menjadi ketua, yang berarti saat ini Jokowi tidak memenuhi syarat. Namun kriteria tersebut tidak berlaku bagi Ketua Dewan Pertimbangan Golkar.

Kongres Golkar untuk memilih ketua baru dijadwalkan pada Desember, namun dua sumber mengatakan ada pembicaraan tentang penyelenggaraannya pada April saat Jokowi masih menjadi presiden. Prabowo diperkirakan akan dilantik pada Oktober ini.

Niatnya jelas, dia hanya ingin menggunakan Golkar sebagai kendaraan politiknya, kata salah satu petinggi Golkar tentang Jokowi. “Kalau tidak, apa keuntungan dia bergabung sekarang?”

Sebagai anggota Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P), selama berbulan-bulan Jokowi telah diasingkan dari partai tersebut, dan tiga anggota senior PDI-P mengatakan bahwa keretakan tersebut semakin dalam ketika Jokowi menolak mendukung calon presiden dari partai tersebut dan mendukung Prabowo.

Memupuk Ambisi Politik Keluarga

Jokowi juga tampaknya ingin terus memupuk dinasti politik dengan memastikan keluarganya, yang bersaing untuk mendapatkan berbagai peran pemerintahan di seluruh negeri, mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Mengamankan saham mayoritas di Golkar akan membuat Jokowi memperoleh dukungan sebuah partai yang dibutuhkannya.

Setelah Gibran naik jabatan menjadi eksekutif, Kaesang, 29 tahun, putra bungsu Jokowi, sedang mempertimbangkan pencalonan sebagai Wali Kota Solo atau Gubernur Jakarta, sementara istrinya mungkin akan ikut serta dalam pemilu di Sleman, menurut laporan media baru-baru ini.

Menantu laki-laki Jokowi, Bobby, yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Medan, akan mencalonkan diri sebagai gubernur Sumatera Utara, menurut laporan media. Kakak iparnya juga merupakan hakim di Mahkamah Konstitusi. Oktober lalu, pengadilan secara kontroversial mengubah peraturan pemilu sehingga memungkinkan Gibran untuk mencalonkan diri.

“Jokowi membutuhkan partai besar untuk menjamin eksistensinya di masa depan dalam kekuasaan dan perlindungan politik,” kata Firman Noor, seorang analis di lembaga riset nasional. Tanpa partai yang kuat, dia akan menjadi timpang.

REUTERS

Pilihan Editor: Prabowo Resmi Menang Pemilu, Ini Pemimpin Dunia yang Telah Mengucapkan Selamat