Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Reporter

Antara

Selasa, 12 Maret 2024 12:37 WIB

Mantan presiden Cina Hu Jintao meninggalkan kursinya dikawal dua pria saat upacara penutupan Kongres Nasional ke-20 Partai Komunis Cina, di Aula Besar Rakyat di Beijing, Cina, 22 Oktober 2022. REUTERS/Tingshu Wang

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja Komite Tetap hingga revisi undang-undang Organik Dewan Negara. Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji dalam sidang di Balai Agung Rakyat, Beijing, Cina pada Senin, 11 Maret 2024, mengatakan sidang sesi ke-14 Kongres Rakyat Nasional China (NPC) telah selesai dan menghasilkan keputusan yang penting.

Sidang ini disebut "Dua Sesi" karena sidang parlemen itu terdiri dari sidang Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (CPPCC) yang anggotanya merupakan penasihat sebagai perwakilan masyarakat luas dan sidang Kongres Rakyat Nasional (NPC) dengan anggotanya politisi yang dipilih mewakili Partai Komunis China dari berbagai provinsi maupun departemen pemerintahan. Sidang CPPCC telah berakhir pada Minggu, 10 Maret 2024.

"Hasil sidang sepenuhnya menunjukkan kesatuan keinginan partai dan rakyat. Ini juga menunjukkan manfaat dari seluruh proses demokrasi rakyat dan sistem politik di Cina," kata Zhao Leji.

Advertising
Advertising

Menurut Zhao, berbagai pertemuan dalam NPC sudah membahas beragam aspirasi dan keinginan rakyat untuk masuk dalam legislasi. Tahun ini menandai peringatan berdirinya Republik Rakyat Cina ke-75 dan menjadi periode penting bagi Cina untuk mencapai target Rencana Lima Tahun ke-14. Dengan begitu, para deputi harus memikul tanggung jawab untuk sungguh-sungguh melaksanakan tugas demi mencapai negara sosialis modern yang kuat.

Dalam sidang yang dihadiri 2.900 anggota NPC yang disebut deputi itu, dilaksanakan voting langsung terhadap tujuh pembahasan. Ketujuh hal tersebut yaitu (1) Implementasi Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2023 dan Rencana Pembangunan Sosial dan Ekonomi Nasional 2024, (2) laporan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2023 dan rencana anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, (3) laporan kerja pemerintah.

Selanjutnya disepakati juga (4) laporan kerja Komite Tetap NPC, (5) laporan kerja Kejaksaan Agung, (6) laporan kerja Mahkamah Agung, dan (7) revisi Undang-Undang Organik Dewan Negara.

Hadir dalam penutupan sidang tersebut Presiden China sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Komunis Cina, Presiden Xi Jinping serta anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis Cina yaitu Perdana Menteri Li Qiang, Ketua Komite Tetap NPC Zhao Leji, Ketua Komite Tetap CPPCC Wang Huning, Kepala Staf Cai Qi, Wakil Perdana Menteri Ding Xuexiang dan Ketua Komisi Pusat Disiplin Li Xi.

Berdasarkan Konstitusi Cina, semua organ eksekutif, pengawasan, peradilan dan kejaksaan dibentuk oleh Kongres Rakyat Nasional Cina (NPC) sebagai badan tertinggi sehingga organ pemerintah di bawahnya bertanggung jawab kepada NPC. Terdapat lebih dari 2,7 juta deputi NPC di lima tingkat pemerintahan termasuk 2.956 orang deputi NPC di tingkat nasional. Para deputi itu bekerja paruh waktu dan menjadi saluran bagi masyarakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

Dalam sidang tahunan, deputi NPC meninjau dan melakukan perubahan undang-undang maupun penggantian personel seperti pemilihan presiden dan wakil presiden China setiap lima tahun. Ketika tidak sedang bersidang, mereka menyerap aspirasi masyarakat dan berpartisipasi dalam inspeksi penegakan hukum dan meneliti isu-isu penting atau mendesak.

Beberapa dari anggota NPC di daerah diundang untuk mengamati sidang legislatif dua bulanan dari Komite Tetap NPC, yang merupakan badan tetap NPC dan bertugas untuk memutuskan undang-undang penting berskala nasional. Anggota Komite Tetap (Central Committe) NPC terdiri dari 200 anggota penuh dan 170 anggota pengganti yang berkedudukan di ibu kota Beijing.

Sistem tersebut sudah berlaku sejak 15 September 1954 di Cina sehingga tahun ini adalah peringatan ke-70 tahun berdirinya NPC.Namun tradisi konferensi pers oleh perdana menteri yang sudah berlangsung sejak 1993 tidak dilakukan lagi usai penutupan sidang parlemen "Dua Sesi".

Sumber: Antara | CCTV.com

Pilihan editor: Survei Pernah Ungkap India sebagai Negara Tak Aman untuk Perempuan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Membawa Kuliner Sichuan ke Jakarta

4 jam lalu

Membawa Kuliner Sichuan ke Jakarta

Menikmati kuliner hotpot dan bbq dari Sichuan, Cina

Baca Selengkapnya

Cina Minta Israel Berhenti Menyerang Rafah

12 jam lalu

Cina Minta Israel Berhenti Menyerang Rafah

Beijing menyerukan kepada Israel untuk mendengarkan seruan besar masyarakat internasional, dengan berhenti menyerang Rafah

Baca Selengkapnya

Cina Perpanjang Kebijakan Bebas Visa ke 12 Negara Usai Xi Jinping Lawatan ke Prancis

13 jam lalu

Cina Perpanjang Kebijakan Bebas Visa ke 12 Negara Usai Xi Jinping Lawatan ke Prancis

Cina memperpanjang kebijakan bebas visa untuk 12 negara di Eropa dan Asia setelah kunjungan kerja Presiden Xi Jinping ke Prancis

Baca Selengkapnya

Jangan Coba Kasih Tip ke Staf Hotel atau Restoran di Dua Negara Ini, Bisa Dianggap Tak Sopan

18 jam lalu

Jangan Coba Kasih Tip ke Staf Hotel atau Restoran di Dua Negara Ini, Bisa Dianggap Tak Sopan

Layanan kepada pelanggan di restoran dipandang sebagai bagian dari makanan yang telah dibayar, jadi tak mengharapkan tip.

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

19 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

22 jam lalu

Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.

Baca Selengkapnya

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

1 hari lalu

Jaksa KPK Buka Peluang Hadirkan Ahmad Sahroni sebagai Saksi Persidangan SYL untuk Jelaskan Aliran Dana ke NasDem

KPK membuka peluang menghadirkan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni sebagai saksi dalam persidangan dengan terdakwa Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

1 hari lalu

Jokowi Sebut Impor Produk Elektronik Bikin Defisit hingga Rp 30 Triliun Lebih

Jokowi menyayangkan perangkat teknologi dan alat komunikasi yang digunakan di Tanah Air saat ini masih didominasi oleh barang-barang impor.

Baca Selengkapnya

Xiaomi 15 Diperkirakan Rilis Oktober Seperti Halnya Xiaomi 14 Tahun Lalu

2 hari lalu

Xiaomi 15 Diperkirakan Rilis Oktober Seperti Halnya Xiaomi 14 Tahun Lalu

Analis teknologi memperkirakan Xiaomi 15 bakal menyerupai generasi sebelumnya ihwal jadwal rilis dan tenggat distribusi.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Sebut Industri Nikel Merugikan Indonesia, Perkirakan 90 Persen Keuntungan Dinikmati Cina

2 hari lalu

Faisal Basri Sebut Industri Nikel Merugikan Indonesia, Perkirakan 90 Persen Keuntungan Dinikmati Cina

Faisal Basri menyebut industrialisasi nikel lebih memberikan keuntungan kepada investor asing tanpa memerhatikan kerugian bagi Indonesia

Baca Selengkapnya