TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara tentang laporan media Yahudi bahwa Indonesia bekerja sama dengan Israel untuk mengevakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Gaza pada akhir 2023.

Media Jewish Insider mengklaim kerja sama antara Indonesia dan Israel membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan hubungan diplomatik kedua negara yang sebelumnya ditunda.

Merespons hal tersebut, juru bicara Lalu Muhammad Iqbal mengatakan Kemlu berkomunikasi dan berkoordinasi “dengan berbagai pihak” dalam proses evakuasi WNI dari Gaza saat itu. Ada sepuluh orang WNI yang menetap di Gaza ketika Israel mulai menyerang wilayah kantong tersebut pada Oktober 2023.

Tujuh dari sepuluh WNI telah berhasil dipulangkan, sementara tiga orang lainnya yang merupakan relawan Lembaga Medis dan Kemanusiaan (MER-C) memutuskan untuk menetap di Gaza. Satu dari tiga orang relawan itu kemudian meminta dievakuasi pada Desember 2023.

“Proses evakuasi ini sepenuhnya misi kemanusiaan yang tidak ada kaitannya dengan isu normalisasi hubungan atau isu politik apapun,” kata Iqbal dalam pesan singkat kepada media pada Kamis, 7 Maret 2024.

Iqbal menegaskan posisi politik Indonesia mengenai Palestina sudah “tegas, jelas dan konsisten” yaitu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Bagaimana Indonesia Bekerja Sama dengan Israel?

Media asing Jewish Insider mengatakan kerja sama Indonesia dengan Israel dalam mengevakuasi WNI dari Gaza tahun kemarin “membiarkan pintu terbuka” bagi kemungkinan hubungan diplomatik kedua negara yang sebelumnya ditunda. Hal itu mereka tulis dalam sebuah artikel pada Rabu, 6 Maret 2024.

Sebelumnya, Jewish Insider menerbitkan artikel berbeda yang mengatakan Indonesia dan Israel telah berupaya mencapai kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik sebelum perang Israel di Gaza pecah pada 7 Oktober 2023.

Percakapan antara keduanya disebut berpuncak pada kunjungan eks Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto, yang berperan sebagai penasihat senior Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Andi tidak menjawab permintaan Tempo pada 29 Februari 2024 untuk berkomentar tentang kabar keterlibatannya dalam negosiasi itu. Begitu juga stafnya di Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md. tempat ia berkiprah sekarang.

Sedangkan, Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah kabar pertemuan tersebut. “Informasi yang disampaikan itu sama sekali tidak benar,” kata Ari dalam pesan singkat yang diterima Antara di Jakarta, 29 Februari 2024.

Kabarnya, Andi bertemu dengan Ronen Levy, yang saat itu menjabat sebagai direktur jenderal Kementerian Luar Negeri Israel dan merupakan salah satu pemain kunci Israel dalam Perjanjian Abraham. Mereka disebut bertemu di Yerusalem pada September 2023.

Andi dikatakan berkomunikasi dengan Levy lewat “jalur belakang”, yaitu melalui pebisnis New York Joey Allaham.

Jakarta dan Tel Aviv dikabarkan akan mengumumkan normalisasi pada Oktober 2023, namun tertunda oleh serangan Israel di Gaza.

Setelah rencana normalisasi ditunda, kata Jewish Insider, Indonesia tetap berkomunikasi dengan Allaham untuk meminta bantuan dalam proses evakuasi WNI dari Gaza.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Judha Nugraha mengirim daftar nama sepuluh WNI yang akan dievakuasi kepada Allaham, menurut pesan WhatsApp tertanggal 12 Oktober 2023 yang diperoleh Jewish Insider.

Pengiriman pesan itu dilakukan atas instruksi dari Andi, kata Jewish Insider. Tempo belum bisa memverifikasi kebenaran pesan WhatsApp tersebut.

Menurut media asing itu, badan Koordinator Kegiatan Pemerintah di Wilayah Israel (COGAT) terlibat dalam proses evakuasi. Namun, Judha meminta mereka mengidentifikasi diri sebagai staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena masalah ini “sensitif secara politik”.

Setelah WNI berhasil dievakuasi, media-media asing melansir bahwa Israel memblokir aplikasi keanggotaan Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), organisasi negara-negara terkaya di dunia.

Jewish Insider mengungkap bahwa Levy kemudian mengirim pesan kepada Judha melalui perantara, yang isinya mendorong Indonesia untuk bergerak menuju normalisasi dengan Israel.

Levy mengatakan sebelumnya tidak ada anggota OECD yang tidak memiliki hubungan diplomatik penuh dengan anggota lainnya dan “kami tidak ingin menciptakan preseden seperti itu”, menurut pesan yang dikutip Jewish Insider.

Israel pun menuntut kepastian dari Indonesia tentang normalisasi hubungan sebelum dapat menyambut peta jalan Indonesia menuju proses aksesi ke OECD, katanya.

Namun, Dewan OECD akhirnya telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia pada 20 Februari lalu. Terbaru, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di São Paulo, Brasil pada awal Maret untuk membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

Israel telah menghapus hak vetonya terhadap Indonesia setelah Cormann berkata bahwa OECD hanya akan mengizinkan Indonesia bergabung setelah mengakui Israel sebagai negara, kata Jewish Insider yang mengutip seorang sumber diplomatik.

Penghapusan hak veto tersebut katanya dilakukan setelah pemilihan umum pada 14 Februari 2024.

Calon presiden yang unggul dalam Pemilu 2024, Prabowo Subianto, pernah bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional Israel Eyal Hulata pada sebuah konferensi di Bahrain pada November 2021. Saat itu, ia bertindak dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo di acara yang sama juga bertemu dengan Kuasa Usaha Israel di Bahrain, Itay Tagner.

Media-media Yahudi dan Israel seperti Jewish Insider dan Jerusalem Post menggambarkan pertemuan tersebut sebagai sinyal bahwa Indonesia mengupayakan normalisasi hubungan dengan Israel.

Pilihan Editor: Media Asing Klaim Indonesia Berencana Normalisasi Hubungan dengan Israel Sebelum 7 Oktober

NABIILA AZZAHRA A. | ANTARA | RIANI SANUSI PUTRI