TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap komandan tinggi Rusia Sergei Ivanovich Kobylash dan Viktor Nikolayevich Sokolov. Keduanya diduga melakukan kejahatan perang di Ukraina, kata ICC dalam sebuah pernyataan pada Selasa.

ICC, yang berbasis di Den Haag, mengatakan bahwa “ada alasan yang masuk akal untuk meyakini bahwa kedua tersangka bertanggung jawab atas serangan rudal yang dilakukan oleh pasukan di bawah komando mereka terhadap infrastruktur listrik Ukraina setidaknya mulai 10 Oktober 2022 hingga setidaknya 9 Maret 2023.”

Pengadilan menambahkan bahwa kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh serangan-serangan tersebut jelas berlebihan jika dibandingkan dengan keuntungan militer yang diharapkan.

Kedua pria tersebut “masing-masing diduga bertanggung jawab atas kejahatan perang dengan mengarahkan serangan terhadap objek sipil” dan juga dituduh melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan karena tindakan tidak manusiawi”, kata pengadilan.

Jaksa Ukraina sudah menyelidiki kemungkinan kejahatan perang setelah kampanye serangan udara musim dingin terhadap infrastruktur energi dan utilitas Ukraina.

Rusia membantah sengaja menargetkan infrastruktur sipil di Ukraina, dan mengatakan bahwa semua serangannya dimaksudkan untuk mengurangi kemampuan Kyiv untuk berperang.

Kobylash, 58 tahun, adalah komandan penerbangan jarak jauh angkatan udara Rusia pada saat dugaan kejahatan tersebut terjadi.

Sokolov, 61 tahun, adalah seorang laksamana di angkatan laut Rusia yang memimpin Armada Laut Hitam selama periode dakwaan tersebut, menurut ICC.

Ini adalah surat perintah kedua bagi pejabat Rusia terkait perang di Ukraina. Yang pertama adalah untuk Presiden Vladimir Putin dan komisioner Komnas Anak-anak Rusia.

Rusia tidak mengakui ICC, sehingga kecil kemungkinan mereka akan diekstradisi untuk menghadapi dakwaan tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyambut baik surat perintah baru tersebut.

“Setiap komandan Rusia yang memerintahkan serangan terhadap warga sipil Ukraina dan infrastruktur penting harus tahu bahwa keadilan akan ditegakkan,” tulisnya di media sosial.

“Setiap pelaku kejahatan tersebut harus tahu bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban.”

Dibuat berdasarkan perjanjian PBB pada 2002, ICC menyelidiki dan mengadili mereka yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang, melakukan intervensi ketika otoritas nasional tidak dapat atau tidak akan melakukan penuntutan.

Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 123 negara, namun Rusia – bersama dengan Cina, India dan Amerika Serikat – menolak untuk bergabung.

Pilihan Editor: Macron Desak Sekutunya Tak Pengecut dalam Perang Lawan Rusia

REUTERS