TEMPO.CO, Jakarta - Perwakilan dari faksi politik Palestina, termasuk Hamas dan Fatah, diperkirakan akan bertemu di ibu kota Rusia, Moskow, untuk membahas pembentukan pemerintahan Palestina yang bersatu di tengah perang Israel di Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 30.000 orang.

Yulia Shapovalova dari Al Jazeera, melaporkan dari Moskow, Kamis, 29 Februari 2024, mengatakan bahwa meskipun ada banyak “ketidakpastian”, pertemuan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama tiga hari bagi faksi-faksi untuk mengembangkan “strategi terpadu”.

“Rusia sebelumnya telah mengadakan pertemuan serupa, jadi kita tahu bahwa kali ini, ini adalah pertemuan keempat, dan jelas mereka [akan] mencoba membantu mencapai rekonsiliasi antara semua faksi Palestina,” kata Shapovalova.

Menjelang pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki, Rabu, mengatakan bahwa dia tidak mengharapkan “keajaiban” dari pertemuan tersebut.

“Kami berharap ada hasil yang baik dalam hal saling pengertian antarsemua faksi tentang perlunya mendukung pemerintahan teknokratis yang akan muncul,” kata Malki.

“Tentu saja, kami tidak mengharapkan keajaiban terjadi hanya dalam pertemuan sederhana di Moskow, namun saya yakin pertemuan di Moskow harus segera diikuti dengan pertemuan lain di kawasan ini.”

Pertemuan itu terjadi beberapa hari setelah Perdana Menteri Otoritas Palestina (PA) Mohammad Shtayyeh mengumumkan pengunduran diri pemerintahannya, yang memerintah sebagian Tepi Barat yang diduduki. Ia menyebut meningkatnya kekerasan di wilayah pendudukan dan perang di Gaza sebagai alasan di balik pengunduran dirinya.

“Saya melihat bahwa tahap selanjutnya dan tantangan-tantangannya memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas baru di Gaza dan perlunya konsensus Palestina-Palestina berdasarkan persatuan Palestina dan perluasan kesatuan otoritas atas tanah Palestina, ”katanya, Senin.

Shtayyeh, yang akan tetap menjabat sebagai pejabat sementara sampai perdana menteri baru diumumkan, mengatakan pemerintahan baru perlu mempertimbangkan kenyataan yang muncul di Gaza setelah lima bulan pengeboman intensif Israel.

Namun pengunduran dirinya menandakan perubahan yang menggarisbawahi keinginan Presiden Mahmoud Abbas untuk memastikan PA mempertahankan klaimnya atas kepemimpinan seiring meningkatnya tekanan internasional untuk menghidupkan kembali upaya pembentukan negara Palestina.

Namun, Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu sebagai bagian dari Perjanjian Damai Oslo, mendapat kritik luas mengenai efektivitasnya, dan para pemimpinnya hanya mempunyai sedikit kekuatan praktis. Otoritas ini sangat tidak populer di kalangan warga Palestina.

Namun Malki, yang berbicara di sela-sela Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, mengatakan pengunduran diri pemerintah dirancang untuk mencegah mitra internasional mengatakan bahwa Otoritas Palestina tidak bekerja sama.

“Kami ingin menunjukkan kesiapan kami… untuk terlibat dan bersiap, hanya agar tidak dianggap sebagai hambatan dalam penerapan proses apa pun yang harus dilakukan lebih jauh,” katanya.

Israel pernah mengatakan tidak akan menerima Otoritas Palestina untuk memerintah Gaza setelah perang dan berjanji untuk “menghancurkan” Hamas setelah serangannya pada 7 Oktober, yang menewaskan 1.139 warga Israel.

Dalam lima bulan perang, sekitar 30.000 warga sipil Palestina telah terbunuh dalam respons Israel terhadap serangan tersebut, Kementerian Kesehatan di Gaza melaporkan.

AL JAZEERA

Pilihan Editor: Menjelang Pilpres, Putin Berpidato di Depan Parlemen, Ini Poin-poin Pentingnya