TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Otoritas Nasional Palestina Mohammad Shtayyeh resmi mengundurkan diri. Shtayyeh pada Senin, 26 Februari 2024, mengatakan telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Mahmoud Abbas.

“Saya menyampaikan pengunduran diri pemerintah kepada Presiden Mahmoud Abbas pada 20 Februari 2024 dan hari ini saya menyampaikannya secara tertulis,” ujarnya dalam sebuah pernyataan kepada kabinet seperti dilansir media Palestina WAFA.

Pengunduran dirinya masih harus diterima oleh Abbas, yang mungkin akan memintanya untuk tetap menjabat sebagai pengurus sampai pengganti permanen ditunjuk. Keputusan tersebut diambil Shtayyeh di tengah pembombardiran Israel di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 dan eskalasi kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

“Hal ini terjadi mengingat apa yang dihadapi rakyat Palestina, perjuangan Palestina kita, dan sistem politik kita dari serangan yang ganas dan belum pernah terjadi sebelumnya,” katanya.

Dia menyebut Palestina sedang menghadapi genosida, upaya pemindahan paksa, kelaparan di Gaza, intensifikasi kolonialisme, terorisme penjajah, dan invasi berulang-ulang ke wilayah Palestina.Politikus yang telah menjabat perdana menteri sejak 2019 itu menambahkan Palestina juga menghadapi pendudukan kembali wilayahnya, pencekikan keuangan, upaya untuk melikuidasi badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), penolakan terhadap semua perjanjian yang ditandatangani, aneksasi bertahap atas tanah Palestina, dan upaya untuk menjadikan Otoritas Nasional Palestina sebagai otoritas administratif keamanan tanpa konten politik.

“Kami akan tetap berkonfrontasi dengan pendudukan, dan Otoritas Palestina akan terus berjuang mendirikan negara di tanah Palestina,” kata dia.

Tahap selanjutnya di Palestina, menurut Shtayyeh, memerlukan pengaturan pemerintahan dan politik baru yang mempertimbangkan realitas di Gaza, perundingan persatuan nasional, dan “kebutuhan mendesak akan konsensus antar-Palestina”.

Otoritas Palestina, yang dibentuk 30 tahun lalu berdasarkan Perjanjian Oslo, menjalankan pemerintahan terbatas di sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki, namun kehilangan kekuasaan di Gaza setelah perselisihan dengan Hamas pada 2007. Fatah, faksi yang mengendalikan Otoritas Palestina, telah melakukan upaya untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas mengenai pemerintahan persatuan. Keduanya akan bertemu di Moskow, Rusia pada Rabu, 28 Februari 2024.

REUTERS | WAFA

Pilihan editor: UNRWA Ingatkan Gaza Kekurangan Air Bersih dan Sampah Menumpuk