Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Wally Adeyemo dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Kamis, 22 Februari 2024, mengungkap pihaknya akan menjatuhkan sanksi pada lebih dari 500 target sebagai buntut dari invasi Rusia ke Ukraina. Penjatuhan sanksi itu, untuk menandai dua tahun perang Ukraina.

Yang akan kena sanksi dari Kementerian Keuangan Amerika Serikat di antaranya komplek industri militer Rusia dan perusahaan-perusahaan di negara-negara ketiga yang memfasilitasi Rusia ke barang-barang kebutuhan Negeri Beruang Merah tersebut. Bukan hanya itu, Washington juga sedang mengupayakan pertanggung jawaban Rusia atas kematian tokoh oposisi Rusia Alexei Navalny.

“Besok kami akan mempublikasi ratusan sanksi dari Amerika Serikat. Penting untuk tidak mundur dan bukan hanya Amerika Serikat yang mengambil langkah-langkah ini,” kata Adeyemo.

Ini akan menjadi sanksi terbaru yang dijatuhkan setelah Moskow melancarkan invasi militer ke Ukraina pada 2022. Puluhan ribu orang diperkirakan tewas dalam perang Ukraina dan kota-kota hancur.

Sanksi terbaru ini ditujukan untuk tetap memberikan tekanan pada Rusia meski ada keraguan apakah Kongres Amerika Serikat mau menyetujui bantuan tambahan keamanan untuk Kyev. Pemerintahan Joe Biden sudah terseok-seok dalam hal pendanaan untuk Ukraina dan meminta ada dana tambahan, namun DPR Amerika Serikat saat ini dikuasai oleh Partai Republik. Biden berasal dari Partai Demokrat.

“Sanksi dan pengendalian ekspor diarahkan untuk memperlambat kemajuan Rusia, membuat negara itu semakin kesulitan dalam perang Ukraina. Namun pada akhirnya, untuk mempercepat upaya Ukraina membela diri, Kongres perlu mengambil tindakan dengan memberikan Ukraina sejumlah sumber yang mereka butuhkan dan persenjataan,” kata Adeyemo.

Sejumlah ahli memperingatkan menjatuhkan sanksi saja tidak cukup untuk menghentikan serangan-serangan Moskow. Peter Harrell, mantan Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, mengatakan yang perlu dilakukan Kongres Amerika Serikat sekarang adalah meloloskan bantuan militer ke Ukraina tak peduli seberapa jauhnya yang penting harus lebih keras dari sekadar menjatuhkan sanksi-sanksi.

Sumber: Reuters

Pilihan editor: Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini