TEMPO.CO, Jakarta - Dua partai besar di Pakistan bertemu pada Senin, 19 Februari 2024 untuk mengatasi perbedaan dan membentuk koalisi pemerintahan kecil setelah kebuntuan hasil pemilihan umum 2024. Seorang pejabat tinggi partai mengatakan kedua pihak belum mencapai kata sepakat.

Percakapan kedua partai pada Senin akan menjadi percakapan kelima setelah Liga Muslim Pakistan (PML-N) menunjuk mantan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif untuk kembali memimpin Pakistan.

“Kedua partai belum menyepakati poin akhir,” kata Ishaq Dar, senator dari partai Sharif, yang memimpin pembicaraan, dalam sebuah pernyataan pada Minggu, 18 Februari 2024, lewat media sosial X. “Negosiasi sedang dilakukan mengenai berbagai proposal” untuk pembagian kekuasaan, tambahnya.

Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang dipimpin mantan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari telah mengumumkan dukungan bersyarat untuk PML-N, dengan mengatakan mereka akan memilih Sharif membentuk pemerintahan, namun tidak akan mengambil posisi di kabinet.

“Saya dapat memastikan pada prinsipnya telah diputuskan bahwa partai-partai politik akan membentuk pemerintahan koalisi,” kata Dar kepada stasiun televisi domestik Geo TV.

Sharif, 72 tahun, yang menjabat perdana menteri Pakistan periode April 2022 hingga Agustus 2023, ditunjuk sebagai kandidat koalisi untuk menjadi perdana menteri berikutnya oleh kakak laki-lakinya, ketua PML-N Nawaz Sharif.

PPP dikabarkan akan diberikan tujuh pos kementerian federal, kursi kepresidenan dan kursi Ketua Majelis Nasional, seperti dilansir harian Pakistan The Nation pada Senin. PML-N akan mendapatkan kursi Ketua Senat dan pemerintah Punjab, kata media lokal tersebut.

Para analis mengatakan Pakistan memerlukan pemerintahan yang stabil dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang sulit. Sebab, negara berpenduduk 241 juta jiwa ini sedang bergulat dengan krisis ekonomi di tengah lambatnya pertumbuhan dan tingginya inflasi, serta meningkatnya kekerasan militan.

Pemerintahan baru juga bisa menghadapi ketegangan politik lebih lanjut, dengan anggota parlemen independen, yang didukung oleh mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara, membentuk kelompok terbesar di badan legislatif.

Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang diketuai Khan berhasil memenangkan pemilu Pakistan pada awal Februari 2024. Namun, Khan yang dipenjara tidak akan menjadi perdana menteri berikutnya. Bahkan, partainya tidak akan memimpin pemerintahan selanjutnya.

PTI telah dilarang mencalonkan diri setelah Mahkamah Agung Pakistan memutuskan bahwa mereka tidak boleh menggunakan simbol pemilu pada surat suara. Banyak politikus PTI malah mencalonkan diri sebagai independen pada pemilu tahun ini. Para kandidat independen tersebut, yang sebagian besar bersangkutan dengan PTI, memperoleh 92 kursi di parlemen Pakistan – lebih banyak dibandingkan partai-partai besar lainnya.

Namun karena pihak independen bukan merupakan bagian dari sebuah partai, PML-N dan PPP – dua partai yang dipimpin anggota keluarga politik dinasti – sedang dalam pembicaraan untuk membentuk koalisi guna memimpin pemerintahan berikutnya. PTI berselisih dengan pihak militer yang berkuasa dan menuduh pemilu dicurangi. Pemerintahan sementara dan komisi pemilu telah menyangkal tuduhan tersebut.

REUTERS | THE NATION | VOX

Pilihan editor: Duta Besar Cina Ucapkan Selamat pada Prabowo Subianto