Pemilu 2024, Pasangan Prabowo-Gibran Menang di TPS Tokyo

Reporter

Antara

Rabu, 14 Februari 2024 17:19 WIB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenakan blus berwarna hitam dengan kerah putih saat melakukan pencoblosan untuk Pemilu 2024 di TPS 156, Pesona Khayangan, Depok, Rabu, 14 Februari 2024. Sejumlah menteri dan politikus terlihat mengenakan baju berwarna hitam saat mencoblos. Instagram/Retno Marsudi

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul sementara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tokyo, Rabu, 14 Februari 2024. “Hasil penghitungan ini hanya surat suara dari TPS, untuk surat suara via pos, belum kami lakukan penghitungan,” kata Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Tokyo Makmur Lubis di Tokyo, Rabu, 14 Februari 2024.

Berdasarkan hasil penghitungan dari ketiga TPS, total suara yang dinilai sah dari tiga TPS, yakni 2.571 suara. Pasangan Prabowo-Gibran memperoleh 1.241 suara, sementara itu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 812 suara dan pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 505 suara. Adapun surat suara tidak sah sebanyak 11 buah.

Penghitungan suara dimulai sejak pukul 09.00 waktu Jepang atau pukul 07.00 WIB dengan disaksikan Panwaslu Tokyo serta para saksi dari setiap partai politik.

Merujuk pada data PPLN Tokyo, surat suara capres-cawapres yang terpakai 2.571 lembar, rusak 17 lembar, dan tidak terpakai 319 lembar. Sementara itu, untuk surat suara calon legislatif yang terpakai 2.571 lembar, rusak 25 lembar dan tidak terpakai 308 lembar.

“Kita hitung ulang jumlah yang ada dengan di data sesuai apa tidak. Sesuai yang kita lihat, tidak ada perdebatan,” katanya.

Advertising
Advertising

Proses penghitungan surat suara melalui pos akan dilakukan pada 17 -22 Februari mendatang.

Selain di Tokyo, ribuan warga negara Indonesia atau WNI memadati TPS di Osaka. Sebanyak 1.183 WNI menggunakan hak pilihnya di Osaka.

“Pemilih yang hadir dan mencoblos di TPS sebanyak 1.183 termasuk DPK (Daftar Pemilih Khusus),” kata Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Osaka saat dihubungi di Tokyo, Rabu.

Jumlah tersebut kurang dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar untuk mencoblos TPS, yakni 696 pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.

“Pelaksanaan Pemilu metode TPS cukup lancar karena kami ada tiga TPS dan Daftar Pemilih Tambahan cukup banyak dan memang yang mendaftarkan ini jauh’-jauh kan jangkauannya wiayah Osaka ini cukup besar,” katanya.

Dia mengatakan sebetulnya jumlah DPTb cukup besar, yakni 2.561 pemilih hingga PPLN Osaka mengakomodasi agar mereka dapat memilih lewat pos.

“KPU sudah membuka bahwa DPTb bisa dilakukan melalui pos, sehingga kami dengan PPLN Tokyo koordinasi agar sama kebijakannya bahwa PPLN di Jepang itu mengakomodasi untuk pemilihan metode DPTb melalui pos,” katanya.

Berdasarkan data PPLN Osaka, Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 9.03 pemilih dengan rincian pemilih melalui pos 1.879 orang dan melalui TPS 7.174 orang.

Fauzan menyebutkan surat suara yang telah kembali ke PPLN Osaka, yakni 2.213 pemilih.

Penghitungan suara TPS dimulai pada 14 Februari, sementara itu penghitungan suara pemilih melalui pos pada 17-22 Februari, sehingga bagi pemilih yang masih belum mengirim surat suaranya yang sudah dicoblos masih bisa diterima hingga 16 Februari.

Terkait pencegahan potensi kecurangan, Fauzan mengatakan pihaknya tidak menerima pemilih yang datang ke TPS sementara status surat suara yang dikirimkan melalui pos sudah diterima serta pemilih yang ingin mencoblos di TPS Osaka, tetapi masih terdaftar di DPT Indonesia.

“Walaupun surat RTS (return to sender) itu banyak di TPS kami, kami tidak bisa menggunakannya karena status yang bersangkutan sebagai DPT pos itu sudah terkirim. Kalau pindah alamat itu pasti balik ke kami suaranya,” katanya.

ANTARA

Pilihan editor: Media Asing Ramai-ramai Jadikan Pemilu RI Tajuk Utama Pemberitaan

Berita terkait

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 jam lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

2 jam lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 jam lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

11 jam lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

14 jam lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

16 jam lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

16 jam lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

18 jam lalu

Ajak Pemilih Berpartisipasi Aktif di Pilkada 2024, KPU Rencanakan TPS di Lokasi Khusus

KPU mengungkapkan, penyelenggaraan pilkada sedang memasuki tahapan pemutakhiran data dan rencana TPS di lokasi khusus.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

20 jam lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

20 jam lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya