Denmark pada Senin, 12 Februari 2024, kembali menegaskan pentingnya posisi badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, bagi warga sipil yang membutuhkan di Gaza. Kantor berita Anadolu mewartakan penekanan itu disampaikan dalam rapat antara Menteri Pengembangan Kerja Sama dan Kebijakan Iklim Dunia di Denmark, Dan Jorgensen dengan Kepala UNRWA Philippe Lazzarini.

“Menyusul seriusnya tuduhan pada staf UNRWA dalam keterlibatan serangan oleh Hamas di Israel, maka penting untuk memastikan adanya evaluasi yang menyeluruh dan transparan sehingga kepercayaan dan netralitas PBB bisa dipulihkan,” kata Jorgensen. Namun bertolak belakang dengan posisi Pemerintah Israel terhadan UNRWA, Jorgensen menilai UNRWA masih dibutuhkan bagi warga sipil yang memerlukan.

UNRWA bertugas memberikan bantuan ke warga Palestina di Gaza. Menanggapi tuduhan Tel Aviv yang mengklaim ada sejumlah staf UNRWA yang terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023 oleh Hamas, sejumlah negara pendonor memutuskan membekukan sementara pendanaan ke UNRWA. Sedangkan UNRWA sudah melakukan sebuah investigasi dan memecat staf yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober 2023.

Sebelumnya pada Jumat, 9 Februari 2024, Denmark memastikan tidak akan menarik pendanaan ke UNRWA karena pendanaan itu diharapkan bisa mempercepat penyelesaian konflik kemanusiaan di Jalur Gaza. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan Denmark akan membuat rencana bantuan pendanaan seperti yang sudah dijadwalkan UNRWA pada Maret 2024.

Menurutnya, hukuman kolektif pada warga Gaza bukan solusi untuk menyelesaikan krisis yang komplek ini di kawasan. Dampak perang Gaza sangat mengerikan dan saat ini bukan waktunya melakukan sebuah hukuman kolektif. Rasmussen meyakinkan yang juga harus menjadi pertimbangan, UNRWA punya sampai 3 ribu karyawan, di mana 13 ribu pegawai itu berada di Gaza.

Situasi di Jalur Gaza setiap menit memburuk, di mana ayah atau ibu mencari susu formula atau bahkan makanan untuk anak-anak mereka yang sangat sulit ditemukan atau kadang mustahil. Dari total populasi 2.2 juta warga sipil di Gaza, sekitar 1.8 juta orang harus berpindah tempat berkali-kali. Pengiriman bantuan kemanusiaan yang tidak cukup di Gaza dan runtuhnya sistem kesehatan di sana, telah memperburuk level kelaparan pada warga Gaza.

Banyak warga Gaza yang meninggalkan rumah tanpa sempat membawa barang berharga. Mereka harus berpindah tempat lima sampai enam kali. Sulit mencari tempat yang aman. Makanan, air bersih dan perlindungan menjadi beberapa di antara masalah utama di sana.

Sumber: middleeastmonitor.com

Pilihan editor: Organisasi Masyarakat Sipil Beri Saran ke Retno Marsudi Menjelang Pernyataan Lisan di ICJ

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini