TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mendesak Kongres AS untuk “segera meloloskan” bantuan militer senilai US$14,1 miliar kepada Israel. Ini sebagai bagian dari rancangan undang-undang pendanaan darurat keamanan nasional yang dirilis Senat AS pada Minggu, setelah berbulan-bulan negosiasi.

“Segera serahkan ke meja saya sehingga saya dapat segera menandatanganinya menjadi undang-undang,” kata Biden.

“Saya mendesak Kongres untuk bersatu dan segera meloloskan perjanjian bipartisan ini,” kata Biden, juga memuji langkah-langkah migrasi dalam RUU tersebut.

Pendanaan untuk Israel termasuk dalam RUU Alokasi Tambahan Keamanan Nasional Darurat, yang mencakup total pendanaan sebesar US$118,3 miliar, termasuk untuk kontrol perbatasan Ukraina dan AS.

Namun, RUU tersebut menghadapi masa depan yang tidak pasti di tengah tentangan dari kandidat presiden utama Partai Republik Donald Trump dan kubu Partai Republik garis keras.

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan pemungutan suara awal terhadap RUU tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya pada Rabu 14 Februari 2024, namun menghadapi tentangan dari kedua belah pihak.

Senator independen AS Kyrsten Sinema mengatakan kepada wartawan bahwa undang-undang tersebut akan mengamankan perbatasan selatan AS. Sebab, RUU ini akan mewajibkan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk "menutup" perbatasan bagi para migran jika ada rata-rata lebih dari 5.000 upaya penyeberangan per hari selama tujuh hari.

Selain US$20,23 miliar untuk keamanan perbatasan, RUU tersebut juga mencakup US$60,06 miliar untuk mendukung Ukraina dalam perangnya dengan Rusia, US$14,1 miliar untuk bantuan keamanan untuk Israel, US$2,44 miliar untuk Komando Pusat AS dan konflik di Laut Merah, dan US$4,83 miliar untuk mendukung mitra AS di Indo-Pasifik menghadapi agresi Cina, menurut angka dari Senator AS Patty Murray.

Tambahan US$10 miliar akan memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza, Tepi Barat dan Ukraina.

AS akan menyediakan US$4,83 miliar untuk mendukung mitra regional utama di Indo-Pasifik di mana ketegangan meningkat antara Taiwan dan Tiongkok, serta US$2,33 miliar untuk warga Ukraina yang terpaksa mengungsi akibat invasi Rusia dan pengungsi lainnya yang melarikan diri dari penganiayaan.

“Prioritas dalam RUU ini terlalu penting untuk diabaikan dan terlalu penting untuk membiarkan politik menghalangi,” kata Schumer dalam sebuah pernyataan.

“Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya menghadapi tantangan-tantangan yang beragam, kompleks dan, di beberapa tempat, terkoordinasi dari pihak-pihak yang berupaya mengganggu demokrasi dan memperluas pengaruh otoriter di seluruh dunia.”

Ketentuan utama keamanan luar negeri dalam RUU tersebut sebagian besar sesuai dengan permintaan Presiden Joe Biden dari Kongres pada Oktober, ketika ia meminta dana tambahan untuk bantuan bagi Ukraina, Israel, dan Taiwan.

Permintaan itu terhenti karena desakan anggota DPR dari Partai Republik bahwa hal itu terkait dengan perubahan kebijakan imigrasi.

Schumer mengatakan perjanjian itu akan menyediakan lebih banyak personel garis depan dan petugas suaka serta memberikan keputusan imigrasi yang “lebih cepat dan adil”.

Mitch McConnell, petinggi Senat dari Partai Republik, mendukung perundingan tersebut, dengan mengatakan bahwa Partai Republik tidak akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik di bawah Gedung Putih yang dikuasai Partai Demokrat.

“Senat harus hati-hati mempertimbangkan peluang yang ada di depan kita dan bersiap untuk bertindak,” kata McConnell dalam sebuah pernyataan.

Schumer mengatakan dalam konferensi pers bahwa dia belum pernah bekerja sedekat ini dengan rekan lamanya di Senat, McConnell, seperti dalam RUU tersebut.

“Dalam banyak kesempatan kami mengira negosiasi telah gagal,” kata Schumer.

Anggota Kongres lainnya dari Partai Republik mengatakan Biden dapat melakukan banyak perubahan yang mereka inginkan terhadap kebijakan imigrasi melalui tindakan eksekutif, meskipun mereka sebelumnya menyerukan tindakan legislatif.

Imigrasi adalah kekhawatiran terbesar kedua bagi warga Amerika, menurut jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dipublikasikan pada Rabu dan merupakan isu utama khususnya bagi Partai Republik. Patroli Perbatasan AS menangkap sekitar 2 juta migran di perbatasan pada tahun fiskal 2023.

Pilihan Editor: Popularitas Biden Makin Merosot, Gara-gara Kebijakan Terkait Israel-Hamas?

AL JAZEERA | CNA