TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menilai pemilu Bangladesh tidak berlangsung bebas dan adil, kata Departemen Luar Negeri AS pada hari Senin, 8 Januari 2024, dan menambahkan bahwa Washington prihatin dengan laporan ketidakberesan pemilu dan mengutuk kekerasan yang terjadi.

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina meraih masa jabatan keempat berturut-turut, dengan partainya memenangkan hampir 75% kursi dalam pemilihan umum hari Minggu, 7 Januari 2024.

Oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) memboikot pemungutan suara tersebut dan jumlah pemilih yang hadir rendah, sekitar 40 persen dari pemilik hak suara.

“AS masih prihatin dengan penangkapan ribuan anggota partai oposisi dan laporan penyimpangan pada hari pemilu,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

“Amerika Serikat mempunyai pandangan yang sama dengan para pengamat lain bahwa pemilu ini tidak bebas atau adil dan kami menyesalkan tidak semua partai berpartisipasi.”

Partai Liga Awami yang berkuasa memenangkan 222 kursi dari 298 kursi, menurut hasil tidak resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Pemilu tersebut merupakan yang ke-12 di Bangladesh sejak kemerdekaan dari Pakistan pada tahun 1971.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia memperingatkan akan adanya pemerintahan satu partai oleh Liga Awami pimpinan Hasina di negara Asia Selatan berpenduduk 170 juta orang itu.

Putri Sheikh Mujibur Rahman, pendiri Bangladesh, Hasina, 76 tahun, pertama kali menjadi perdana menteri pada tahun 1996.

Hasina mengecilkan boikot oposisi dan mengatakan tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian.

REUTERS

Pilihan Editor Tim Ahli PBB: Banyak Bukti Kekerasan Seksual dalam Serangan Hamas ke Israel