Khawatir Rusuh, Bangladesh Kerahkan Tentara untuk Jaga Pemilu

Reporter

Tempo.co

Kamis, 4 Januari 2024 19:38 WIB

Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina. ANTARA FOTO/AACC2015

TEMPO.CO, Jakarta - Bangladesh mengerahkan pasukan pada Rabu, 3 Januari 2024 menjelang pemilu nasional yang diboikot oleh partai oposisi utama. Pengerahan tentara dilakukan di tengah kekhawatiran Pemilu di Bangladesh yang akan berlangsung rusuh.

Tentara dikerahkan dengan kendaraan lapis baja ke kamp-kamp sementara yang didirikan di ibu kota Dhaka untuk membantu pemerintahan sipil menjaga perdamaian dan keamanan.

Pemilu tahun ini diboikot oleh Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang akan berlangsung pada hari Minggu mendatang. Sebelumnnya Perdana Menteri Sheikh Hasina menolak menyetujui tuntutan oposisi agar ia mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada otoritas netral untuk menjalankan pemilu.

Hasina telah berulang kali menyalahkan BNP karena menghasut protes anti-pemerintah yang telah mengguncang Dhaka sejak akhir Oktober dan menewaskan sedikitnya 10 orang. Pasukan hanya akan bertindak berdasarkan permintaan petugas pemungutan suara, kata militer dalam sebuah pernyataan.

Angkatan laut dikerahkan di dua distrik pesisir dan angkatan udara akan memberikan bantuan helikopter ke tempat pemungutan suara di daerah perbukitan terpencil, ujar Hasina.

Advertising
Advertising

Masyarakat khawatir kekerasan yang melanda Bangladesh dalam dua bulan terakhir akan kembali terjadi setelah pemilu. “Saya tidak peduli partai mana yang berkuasa. Saya hanya ingin kedamaian sehingga saya bisa mendapatkan penghasilan dan menghidupi keluarga saya,” kata Abdul Hamid, 48, seorang penarik becak di Dhaka.

"Saya rasa setelah pemilu tidak akan ada perdamaian. Kalau terjadi gejolak politik, sulit bagi kami untuk bertahan. Ini bukan cara menjalankan negara. Kami sangat bingung dengan masa depan kami."

Hasina, yang telah mempertahankan kontrol ketat sejak berkuasa pada tahun 2009, telah dituduh melakukan otoritarianisme, pelanggaran hak asasi manusia, menindak kebebasan berpendapat dan menekan perbedaan pendapat serta memenjarakan para pengkritiknya.

Saingan utamanya dan dua kali menjadi perdana menteri, pemimpin BNP Khaleda Zia, berada dalam tahanan rumah karena apa yang disebut dituduh korupsi. Menurut partainya, tuduhan itu dibuat-buat. Putranya dan penjabat ketua BNP, Tarique Rahman, berada di pengasingan setelah beberapa tuduhan diajukan terhadapnya. Tarique membantah semua tuduhan itu.

Pemerintahan Hasina mendapat tekanan dari negara-negara Barat untuk menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil.

CHANNEL NEWS ASIA

Pilihan editor: Iran Bersumpah Balas Dendam untuk Serangan Paling Berdarah sejak Revolusi Iran

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

11 jam lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Imigrasi Surabaya Tangkap Warga Negara Bangladesh yang Diduga Terlibat Penyelundupan Manusia

1 hari lalu

Imigrasi Surabaya Tangkap Warga Negara Bangladesh yang Diduga Terlibat Penyelundupan Manusia

Seorang Warga Negara Bangladesh berinisial HR yang jadi DPO kasus penyelundupan manusia ditangkap Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya.

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

1 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

3 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

3 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

3 hari lalu

Mardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg

Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.

Baca Selengkapnya