Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Korea Selatan Dilantik

Reporter

Tempo.co

Kamis, 28 Desember 2023 11:00 WIB

Acara Pelantikan KPPSLN di KBRI Seoul pada 23 Desember 2023. Sumber: dokumen KBRI Seoul.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 30 peserta pada 23 Desember 2023 dilantik sebagai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) untuk metode Pos wilayah Korea Selatan. Pelantikan dipimpin Ketua PPLN Seoul Huda Ulinnuha Al-Amien dan dilakukan di KBRI Seoul.

Dalam sambutannya, KUAI RI Seoul, Zelda Wulan Kartika menyampaikan sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, Indonesia telah menjadi barometer demokrasi. Negara-negara di dunia akan menyaksikan jalannya pemilu di Indonesia termasuk Pemerintah dan Warga Korea Selatan. Untuk itu, seluruh pihak terkait baik PPLN, Panwaslu, dan KPPSLN Seoul serta berbagai elemen masyarakat Indonesia di Korea Selatan diharapkan bisa bersama-sama secara solid mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan dengan damai, aman, jujur dan adil.

Sedangkan Al-Amien menyampaikan KPPSLN Pos akan bertugas selama 2 bulan ke depan untuk memberikan pelayanan bagi WNI yang memilih menggunakan hak suara-nya dengan metode pos. Lebih lanjut, Ketua Panwaslu Seoul, Adrianus menekankan perlunya sinergi agar Pemilu 2024 di Korea Selatan dapat terlaksana dengan sukses sesuai aturan yang berlaku.

Advertising
Advertising

Setelah dilakukan prosesi pelantikan, ke-30 peserta juga memperoleh materi dan praktek mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KPPSLN Metode Pos dalam Bimbingan Teknis oleh PPLN Seoul. Pemilu RI 2024 terdapat tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Pilihan Editor: BNPB Bantu Vanuatu Rehabilitasi Ruang VIP Bandara Port Vila

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini

Berita terkait

Frank Sinatra Berpulang 26 Tahun Lalu, Ini 5 Lagu Populernya Salah Satunya Jadi OST Squid Game

1 jam lalu

Frank Sinatra Berpulang 26 Tahun Lalu, Ini 5 Lagu Populernya Salah Satunya Jadi OST Squid Game

Salah satu lagu Frank Sinatra menjadi soundtrack atau OST serial populer asal Korea Selatan, Squid Game. Ini lagu top lainnya.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

1 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

1 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

1 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

1 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

1 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

1 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

1 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

1 hari lalu

Anggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.

Baca Selengkapnya