TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Xi Jinping menegaskan, siapa pun agar tidak mencoba "memisahkan Taiwan dari Cina dengan cara apa pun".

Pada simposium memperingati 130 tahun kelahiran mantan pemimpin Tiongkok Mao Zedong, yang pada tahun 1949 mengalahkan pemerintah Republik Cina dalam perang saudara sehingga pemimpn dan pengikutnya kemudian melarikan diri ke Taiwan, Xi mengatakan "penyatuan kembali tanah air secara menyeluruh adalah tren yang tidak dapat ditolak" .

“Tanah air harus dipersatukan kembali, dan mau tidak mau akan dipersatukan kembali,” kata Xi yang dikutip Xinhua kepada para pejabat senior Partai Komunis, Selasa, 26 Desember 2023, atau lebih dari dua minggu sebelum Taiwan memilih pemimpin baru.

Cina memandang Taiwan yang diperintah secara demokratis sebagai wilayahnya, meskipun terdapat penolakan keras dari pemerintah di Taipei, dan telah meningkatkan tekanan militer dan politik untuk menegaskan klaim kedaulatannya.

Taiwan akan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen pada tanggal 13 Januari 2024 dan cara pulau tersebut menangani hubungan dengan Cina merupakan poin utama perdebatan dalam kampanye.

Cina harus memperdalam integrasi antara kedua belah pihak, mendorong perkembangan hubungan damai di Selat Taiwan, dan “dengan tegas mencegah siapa pun memisahkan Taiwan dari Tiongkok dengan cara apa pun”, katanya.

Laporan tersebut tidak menyebutkan penggunaan kekerasan terhadap Taiwan, meskipun Tiongkok tidak pernah menyangkal kemungkinan tersebut. Pernyataan itu juga tidak menyebutkan pemilu yang akan datang.

Cina mengatakan pemilu Taiwan adalah urusan internal Cina, namun rakyat pulau itu dihadapkan pada pilihan antara perang atau perdamaian dan setiap upaya untuk memerdekakan Taiwan berarti perang.

Selama satu setengah tahun terakhir, Cina telah melancarkan dua latihan perang besar-besaran di sekitar Taiwan dan secara teratur mengirimkan kapal perang dan jet tempur ke Selat Taiwan.

Pemerintah Cina berulang kali mengecam calon presiden Taiwan berikutnya, Lai Ching-te dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, sebagai tokoh separatis yang berbahaya dan menolak seruannya untuk melakukan perundingan.

Baik DPP maupun partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), yang secara tradisional mendukung hubungan dekat dengan Cina namun menyangkal pro-Beijing, mengatakan hanya masyarakat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

REUTERS

Pilihan Editor Top 3 Dunia: Reaksi Iran atas Tewasnya Mousavi, Hamas Tidak Mau Menyerah, dan Biaya Perang Israel