Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyampaikan pernyataan di Knesset, parlemen Israel, pada hari komite konstitusi Israel akan mulai melakukan pemungutan suara mengenai perubahan yang akan memberikan politisi lebih banyak kekuasaan dalam memilih hakim sambil membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang, di Yerusalem, 13 Februari 2023. REUTERS/Amir Cohen
TEMPO.CO, Jakarta - Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid pada Ahad, 17 Desember 2023 menyerukan diadakannya pemilihan umum baru di tengah pembombardiran Israel yang masih berlangsung di Jalur Gaza, Palestina sejak 7 Oktober lalu. Dengan komentar itu, dia sekaligus menyerukan turunnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari jabatan.
“[Benjamin] Netanyahu tidak dapat terus menjabat sebagai perdana menteri,” kata Lapid kepada surat kabar Yedioth Ahronoth, seperti dikutip oleh kantor berita Anadolu. “Pemilu bisa diadakan selama perang.”
Ini adalah pertama kalinya seorang pemimpin oposisi menyerukan diadakannya pemilu Israel baru selama serangan di wilayah kantong yang terkepung tersebut. Seruan Lapid datang di tengah meningkatnya kritik terhadap Netanyahu atas kegagalannya mengakui tanggung jawab atas penyerbuan lintas batas yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober.
Jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh Lazar Research Institute untuk harian Israel, Maariv, menemukan bahwa hanya 27 persen warga Israel yang percaya bahwa Netanyahu adalah orang yang tepat untuk menjalankan pemerintahan.
Survei tersebut menemukan bahwa sekitar setengah warga Israel atau 49 persen percaya bahwa Benny Gantz, pemimpin Partai Persatuan Nasional, adalah sosok terbaik untuk memimpin pemerintahan negara tersebut.
Lapid sebelumnya terkenal mengkritik Netanyahu, dengan mengatakan pada bulan lalu bahwa sudah waktunya untuk menggantikan Netanyahu, dan bahwa akan ada dukungan luas untuk membentuk pemerintahan persatuan yang dipimpin oleh partai sayap kanan Likud.
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu adalah partai terbesar dalam koalisi penguasa Israel, yang mencakup partai-partai ultra-nasionalis dan agama. Bersama-sama mereka menguasai 64 kursi di parlemen.
Lapid, yang berhaluan tengah dan sempat menjabat sebagai perdana menteri Israel, menolak bergabung dengan kabinet perang Netanyahu pada awal perang Oktober 2023, meskipun anggota parlemen berhaluan tengah lainnya setuju untuk bergabung dan membantu mengelola konflik.
