TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia berjanji melipatgandakan kontribusinya kepada badan bantuan PBB untuk Palestina (UNRWA) dan memperkuat solidaritas global untuk Palestina, kata Kementerian Luar Negeri pada Selasa 12 Desember 2023.

Negara di Asia Tenggara ini telah menjadi pendukung setia Palestina selama beberapa dekade, dimana masyarakat dan pemerintahnya memandang negara Palestina sebagai negara yang diamanatkan oleh konstitusinya sendiri, yang menyerukan penghapusan kolonialisme.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan kembali dukungan tersebut pada acara peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia di Jenewa pada Selasa, kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

“Indonesia menegaskan kembali dukungannya untuk memperkuat solidaritas politik dan dukungan kemanusiaan terhadap Palestina, termasuk dengan meningkatkan kontribusi (kami) kepada UNRWA sebanyak tiga kali lipat,” kata Menlu Retno.

Retno juga akan berbicara tentang masalah Palestina pada acara tingkat tinggi PBB tentang hak asasi manusia pada Selasa, kata kementerian luar negeri.

Indonesia termasuk di antara 102 negara yang ikut mensponsori resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Resolusi tersebut diveto oleh Amerika Serikat dalam sidang di Kota New York pada Jumat pekan lalu.

“Komunitas global tidak bisa terus-menerus bergantung pada beberapa negara dan menyaksikan tanpa daya kekejaman dan pembunuhan terhadap perempuan dan anak-anak di Gaza,” kata Retno dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan setelah pemungutan suara di PBB.

Lebih dari 18.200 warga Palestina, termasuk lebih dari 7.700 anak-anak, telah terbunuh sejak Israel memulai serangan mematikannya di Gaza sebagai pembalasan atas serangan pada 7 Oktober oleh kelompok militan Hamas yang bermarkas di wilayah tersebut.

Proporsi jumlah korban tewas warga sipil di Gaza, sekitar 61 persen dalam tiga minggu pertama serangan Tel Aviv, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata semua konflik di seluruh dunia selama abad ke-20, menurut sebuah penelitian yang diterbitkan pekan lalu oleh surat kabar Israel Haaretz.

Kekerasan yang sedang berlangsung dan meluas di Gaza dan ketidakmampuan PBB untuk menghentikannya sejauh ini telah menunjukkan pentingnya reformasi organisasi antar pemerintah, kata Teuku Rezasyah, pakar hubungan internasional dari Universitas Padjajaran di Jawa Barat.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari dukungannya terhadap Palestina, Indonesia harus berupaya mencapai tujuan tersebut.

“Persoalan Palestina merupakan amanat konstitusi kita, bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan kolonialisme harus kita hapuskan. Ini adalah kata kunci yang selalu kami gunakan, dan Indonesia telah membuktikan pendiriannya. Selanjutnya, Indonesia harus membangun koalisi dengan negara-negara yang berpikiran sama,” kata Rezasyah kepada Arab News.

Indonesia, yang telah bekerja sama dengan tujuh negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk menggalang dukungan internasional guna segera mengakhiri perang Israel di Gaza, dapat menggunakan kelompok ini untuk mendorong reformasi di PBB, katanya.

Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi, Yordania, Mesir, Qatar, Turki, Nigeria, dan Palestina. “Kedelapan negara anggota OKI ini harus bersatu, dan meningkatkan sinergi serta cakupannya untuk menyoroti Palestina,” ujarnya.

“PBB tidak lagi mampu berfungsi sebagai penggerak perdamaian dan keamanan dunia… AS, sebagai satu-satunya negara yang memveto resolusi yang menyerukan gencatan senjata, telah menjadikan dirinya bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Jadi, Indonesia harus berani mengambil tindakan.”

Pilihan Editor: Utusan Dewan Keamanan PBB Datangi Perbatasan Mesir dengan Gaza

ARAB NEWS