Duta Besar Inggris untuk ASEAN Sarah Tiffin; Kepala Ekonom dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) Adnan Khan; Wakil Sekretaris Jenderal ASEAN Michael Tene; Deputi Pendanaan Pembangunan Bappenas Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan; dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor-Leste Dominic Jermey di acara peluncuran Kertas Putih Pembangunan Internasional di Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.TEMPO/Nabiila Azzahra A.
TEMPO.CO, Jakarta - Inggris meluncurkan agenda kerja sama kebijakan dengan negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) termasuk Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mengatasi perubahan iklim. Agenda tersebut tertuang dalam white paper atau kertas putih yang diluncurkan dalam acara Kedutaan Besar Inggris di Jakarta pada Senin, 11 Desember 2023.
Kertas putih merupakan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah Inggris yang menguraikan usulan undang-undang di masa depan. Naskah ini sering kali diterbitkan sebagai sebuah kertas perintah atau command paper dan mungkin berisi versi rancangan RUU yang sedang direncanakan. Kertas putih kali ini terbit sebagai Command Paper 975 tentang pembangunan internasional.
Kepala Ekonom dari Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO) Adnan Khan mengatakan bahwa kertas putih ini terdiri dari empat bidang utama yaitu pendanaan, penguatan sistem internasional global, inovasi, dan peluang yang sama bagi semua.
Inggris berniat untuk mengerahkan setidaknya 50 persen dari dana bantuan langsung untuk negara-negara kurang berkembang, menurut komitmen dalam kertas putih tersebut. Dikatakan bantuan tersebut akan disalurkan ke negara-negara dan komunitas termiskin yang paling membutuhkan.
Kertas putih yang juga mengandung komitmen iklim ini dirilis saat konferensi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau COP28 masih berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. “Kami (Inggris) akan memenuhi komitmen kami untuk memberikan £11,6 miliar dalam pendanaan iklim internasional antara 2021/22 dan 2025/26,” demikian tertulis dalam kertas putih tersebut.
Direktur Pembangunan Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughlin, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bentuk konsultasi Inggris dengan negara-negara yang terlibat dalam bidang pembangunan. Indonesia menjadi salah satu dari 74 negara yang telah melakukan pembicaraan tersebut dengan Inggris.
“Jadi kami membuka konsultasi. Dan kami mendengarkan pendapat negara-negara tentang apa yang seharusnya menjadi inti hubungan dengan Inggris dalam bidang pembangunan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara.
Ia pun menegaskan bahwa tidak ada jumlah dana yang ditentukan untuk inisiatif ini, karena ini bukan kertas putih komitmen pendanaan. “Jadi tidak ditentukan jumlah uang yang akan dibelanjakan untuk X, Y, Z. Hal ini lebih kepada menentukan prioritas kita, yaitu mengatasi perubahan iklim dan mengakhiri kemiskinan ekstrem, juga mempercepat kemajuan SDGs. SDGs adalah fokus yang sangat besar,” katanya, merujuk pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Peluncuran kertas putih ini merupakan momen yang tepat ketika Indonesia sedang mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menuju Indonesia Emas 2025 – 2045, menurut Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan.
“Pada tahun 2045 kami tidak hanya ingin menurunkan angka kemiskinan menjadi 0,5 persen, tetapi kami juga ingin meningkatkan pendapatan per kapita kami agar setara dengan negara-negara maju,” tuturnya di acara tersebut.
Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya
10 hari lalu
Cegah Krisis Iklim, Muhammadiyah Luncurkan Program 1000 Cahaya
Program ini berupaya membangun 'Green Movement' dengan memperbanyak amal usaha Muhammadiyah untuk mulai memilah dan memilih sumber energi bersih di masing-masing bidang usaha.
