TEMPO.CO, Jakarta - Amerika Serikat menghadapi kritik luas dari berbagai pihak setelah menjadi satu-satunya negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memveto resolusi untuk mendesak gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza.

Selain AS, Inggris sebagai negara anggota tetap DK PBB abstain dalam pemungutan suara. Sebanyak 13 dari 14 anggota DK PBB menyetujui resolusi tersebut. Resolusi ini didukung lebih dari 102 negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

Para pejabat Palestina pada Sabtu 9 Desember 2023 menyebut veto ini sebagai “bencana” dan “aib”.

Riyad Mansour, duta besar Palestina untuk PBB ia menyebut veto AS sebagai “bencana” dan mengatakan ini adalah “hari yang buruk bagi Dewan Keamanan.”

“Kami menolak hasil ini, dan kami akan terus menggunakan segala cara yang sah untuk menghentikan kekejaman yang menjijikkan ini,” kata Mansour.

Organisasi medis kemanusiaan Dokter Lintas Batas secara terang-terangan mengatakan Dewan Keamanan PBB, terutama Amerika Serikat, “terlibat dalam pembantaian yang sedang berlangsung di Gaza”. Pernyataan ini dirilis setelah Wakil Dubes AS untuk PBB James Wood memveto resolusi tersebut.

Zeina Hutchison dari Komite Anti-Diskriminasi Arab Amerika mengatakan veto AS “benar-benar keterlaluan, terutama pada saat kita melihat jumlah korban jiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya”.

“Fakta bahwa Amerika Serikat bersedia memveto resolusi gencatan senjata sungguh mencengangkan,” katanya kepada Al Jazeera, seraya menambahkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden menempatkan Israel di atas kepentingannya sendiri dan kepentingan warga negara AS.

“Kami tidak membahas sesuatu yang kontroversial; hal ini tidak boleh menjadi kontroversial, ini adalah gencatan senjata untuk menyelamatkan nyawa… Kapan warga Palestina dianggap sebagai manusia, sehingga hidup kita berarti, untuk melakukan gencatan senjata?”

Sekjen Amnesty International Agnes Callamard mengatakan AS telah menunjukkan ketidakpedulian yang tidak berperasaan terhadap penderitaan warga sipil. “Dalam menghadapi jumlah korban jiwa yang sangat besar, kehancuran yang parah, dan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang terjadi di wilayah pendudukan Jalur Gaza.”

Sedangkan Louis Charbonneau, Direktur Human Rights Watch untuk PBB, mengatakan dengan terus memberikan senjata [dan] perlindungan diplomatik kepada Israel saat mereka melakukan kekejaman, termasuk menghukum secara kolektif penduduk sipil Palestina di Gaza, “AS berisiko terlibat dalam kejahatan perang.”

Sikap AS yang terisolasi mencerminkan perpecahan yang semakin besar antara Washington dan beberapa sekutu terdekatnya terkait pengeboman Israel di Gaza selama dua bulan terakhir. Prancis dan Jepang termasuk di antara negara yang mendukung seruan gencatan senjata.

Dalam upaya yang sia-sia untuk menekan pemerintahan Biden agar membatalkan penolakannya untuk menyerukan penghentian pertempuran, para menteri luar negeri Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, Qatar, Arab Saudi dan Turki semuanya berada di Washington pada Jumat.

Namun pertemuan mereka dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken baru terjadi setelah pemungutan suara di PBB.

Bersamaan dengan pemungutan suara tersebut, para diplomat Arab menuntut tanggung jawab yang lebih besar kepada Amerika Serikat karena melindungi Israel dari meningkatnya tuntutan untuk menghentikan serangan udara yang menewaskan ribuan warga sipil Palestina.

“Pesan apa yang kita kirimkan kepada warga Palestina jika kita tidak bisa bersatu untuk menyerukan menghentikan pengeboman tanpa henti di Gaza?” Wakil Duta Besar Uni Emirat Arab Mohamed Abushaha bertanya setelah pemungutan suara. “Sebenarnya, pesan apa yang kami sampaikan kepada warga sipil di seluruh dunia yang mungkin mengalami situasi serupa?”

Wakil Duta Besar AS Robert Wood menyebut resolusi tersebut “tidak seimbang” dan mengkritik DK PBB setelah pemungutan suara atas kegagalannya mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel yang menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, atau mengakui hak Israel untuk membela diri. diri.

Dia menyatakan bahwa menghentikan aksi militer akan memungkinkan Hamas untuk terus memerintah Gaza dan “hanya menanam benih untuk perang berikutnya.”

Abushahab, diplomat UEA, mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa resolusi tersebut, yang disponsori negaranya, telah mendapatkan hampir 100 sponsor dalam waktu kurang dari 24 jam, yang merupakan cerminan dari dukungan global terhadap upaya mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa warga Palestina.

Setelah pemungutan suara, ia menyatakan kekecewaan mendalam atas veto AS dan memperingatkan bahwa Dewan Keamanan semakin terisolasi dan “tampak tidak terikat” dengan mandatnya untuk menjamin perdamaian dan keamanan internasional.

Duta Besar Nicolas De Rivière dari Prancis untuk PBB, anggota tetap dewan yang juga mempunyai hak veto dan mendukung resolusi tersebut, menyesalkan kurangnya persatuan dan memohon “gencatan senjata kemanusiaan yang baru, segera dan abadi yang harus mengarah pada gencatan senjata yang berkelanjutan.”

Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyansky menyebut pemungutan suara tersebut sebagai “salah satu hari paling kelam dalam sejarah Timur Tengah”. Ia menuduh Amerika Serikat menjatuhkan “hukuman mati terhadap ribuan, bahkan puluhan ribu warga sipil di Palestina dan Israel, termasuk wanita dan anak-anak.”

Dia mengatakan “sejarah akan menilai tindakan Washington” dalam menghadapi apa yang disebutnya “pertumpahan darah Israel tanpa ampun.”

Dari semua negara di dunia, hanya Israel yang berterima kasih pada AS. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant berterima kasih kepada Amerika Serikat atas “kepemimpinannya yang berani.”

“Gencatan senjata menjadi hadiah kepada Hamas, mimpi buruk bagi para sandera yang ditahan di Gaza, dan memberi isyarat kepada kelompok teror di mana-mana,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Berdiri bersama Israel dalam misi kami. Kami berjuang untuk masa depan kami, dan kami berjuang untuk dunia yang bebas.”

Pilihan Editor: Amerika Serikat Veto Resolusi DK PBB untuk Gencatan Senjata di Gaza

AL JAZEERA | ANADOLU