TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, dalam kritikan paling pedas terhadap Israel, mengungkapkan masih ada kesenjangan antara niat Israel untuk melindungi warga sipil dan faktanya di lapangan di Gaza.

"Kami berdiri di sini hampir sepekan setelah operasi di selatan, setelah berakhirnya jeda kemanusiaan, tetap penting bagi Israel untuk mengutamakan perlindungan warga sipil," kata Blinken dalam konferensi pers bersama di Washington dengan Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron.

"Dan masih ada kesenjangan antara apa yang saya katakan ketika saya berada di sana, niat untuk melindungi warga sipil, dan hasil nyata yang kami lihat di lapangan," kata dia.

"Ada beberapa hal yang menurut kami penting untuk benar-benar fokus, tak hanya memastikan kawasan aman tapi juga memastikan komunikasi sedemikian rupa. Sehingga warga Gaza tahu ke mana mereka bisa pergi, kapan mereka bisa pergi ke sana dengan aman, memperjelas kapan periode bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sudah ada," kata Blinken.

Dia mengatakan bahwa AS secara reguler menggelar pembicaraan dengan Israel, termasuk percakapan Presiden Joe Biden pada Kamis dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai perlindungan warga sipil di Gaza.

"Israel berkewajiban menempuh segala kemungkinan untuk mengutamakan perlindungan warga sipil dan memaksimalkan bantuan kemanusiaan," kata dia.

Pernyataan itu muncul ketika para pejabat Gaza mengungkapkan paling sedikit 17.177 tewas sejak Israel memulai perang di wilayah pesisir tersebut sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober.

Mayoritas korban tewas di Gaza atau sekitar 70 persen adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 46 ribu lainnya terluka.

Diperkirakan 1,9 juta orang atau 85 persen penduduk Gaza, telah mengungsi. Banyak dari mereka kekurangan kebutuhan seperti makanan, air, tempat tinggal layak dan fasilitas sanitasi, serta perawatan medis.

Mengenai Gaza pascaperang, Blinken mengatakan AS sangat jelas mengenai pentingnya warga Palestina memiliki tanggung jawab dan kendali atas Gaza, dan pada akhirnya ikut serta dalam kendali Tepi Barat.

"Dan cara terbaik untuk melakukannya adalah melalui dua negara," kata dia. "Kini, akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menantang mengenai keamanan, tata kelola, dan rekonstruksi yang harus kita hadapi."

Dia mengatakan hal tersebut akan dibahas dengan negara-negara, termasuk anggota Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang para menteri luar negerinya akan berangkat ke Washington pada Jumat untuk bertemu dengan menteri luar negeri AS.

Menteri luar negeri Indonesia, Palestina, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Nigeria dan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, yang ditugaskan OKI bulan lalu, akan mengunjungi Washington pada Jumat untuk menekan AS agar mendesak Israel melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Cameron mengatakan Inggris mendukung AS dalam membela Israel dan haknya membela diri, tapi menekankan pentingnya mematuhi hukum kemanusiaan internasional dan berusaha meminimalkan korban sipil.

“Menyangkut masa depan, kita harus mulai dari tak hanya memberikan bantuan yang diperlukan bagi rakyat Gaza yang mungkin menggunakan jalur laut serta jalur darat jika diperlukan, tetapi juga memikirkan masa depan setelah operasi militer ini selesai," kata Cameron.

“Dan dalam pertemuan kami itu dibahas bagaimana kita membangun dan merevitalisasi Otoritas Palestina, tentang bagaimana kita menyusun rencana setelah operasi ini selesai, dan bagaimana kita memetakan masa depan demi yang aman bagi Israel dan rakyat Palestina," ujar Cameron.

Pilihan Editor: Sandera Israel: Helikopter Tentara Israel Tembaki Kami pada 7 Oktober

REUTERS