TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kenya mengatakan pada Kamis akan mengirim 1.500 buruh tani lepas ke Israel untuk terlibat dalam kegiatan pertanian. Pengumuman tersebut disampaikan sehari setelah pertemuan bilateral antara pejabat Kenya dan delegasi Israel yang diadakan di Kementerian Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial di ibu kota Nairobi.

Menteri Tenaga Kerja Kenya Shadrack Mwadime bertemu dengan Rami Cohen, direktur pelaksana Guri Avocados, yang memimpin tim petani dan investor Israel.

“Peluang ini berjumlah sekitar 1.500 orang dengan jaminan pendapatan bersih sebesar 228.000 shilling Kenya per bulan, dengan kontrak 3 tahun yang dapat diperbarui,” katanya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membina kolaborasi kedua negara di sektor pertanian.

Inisiatif ini diharapkan bermanfaat bagi kedua negara, berkontribusi pada pertukaran keahlian pertanian dan mendorong pembangunan ekonomi, menurut pemerintah Kenya.

Pengumuman Kenya sejalan dengan tren yang berkembang di negara-negara Afrika, yang dipicu oleh keputusan Malawi untuk mengirim 5.000 pemuda ke Israel sebagai pekerja.

Bulan lalu, Malawi awalnya mengirim sekitar 220 orang ke Israel, dan berencana meningkatkan jumlah tersebut secara signifikan.

Wezi Kayira, Menteri Tenaga Kerja Malawi, menekankan bahwa ekspor tenaga kerja ke berbagai negara, termasuk Israel, berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan peluang kerja bagi kaum muda dan berkontribusi terhadap perolehan devisa bagi negara di Afrika tenggara, yang mana mempunyai populasi 20 juta jiwa.

Langkah ini dilakukan saat Israel memborbardir warga Palestina di Gaza, yang mengakibatkan ribuan pekerja Thailand dievakuasi dari Israel.

Kementerian Pertanian Israel melaporkan bahwa 30.000-40.000 pekerja pertanian telah dipulangkan, dan setengah dari mereka adalah warga Palestina yang dilarang memasuki Israel dari Tepi Barat yang diduduki sejak konflik dimulai pada 7 Oktober.

Menghadapi tantangan dalam mendapatkan tenaga kerja asing, Israel secara aktif berupaya menjalin kerja sama dengan negara-negara Afrika.

Namun, kelompok hak asasi manusia di Malawi dan politisi lokal mengkritik perjanjian pemerintah mereka, dan menyatakan keprihatinan tentang kurangnya ketentuan keamanan yang memadai bagi warga negara yang berpartisipasi dalam inisiatif perburuhan ini.

Pilihan Editor: Anak Menteri Kabinet Perang Israel Tewas Terkena Bom di Gaza

ANADOLU