TEMPO.CO, Jakarta - Australia dan Papua Nugini (PNG) menandatangani perjanjian keamanan, yang menurut Perdana Menteri Anthony Albanese dan rekannya James Marape menunjukkan kedekatan kedua negara.

Kesepakatan yang ditandatangani Kamis, 7 Desember 2023 itu, dirancang untuk meningkatkan keamanan internal PNG melalui lebih banyak bantuan di bidang kepolisian, pertahanan dan peradilan seiring dengan upaya negara terbesar di Kepulauan Pasifik untuk mengembangkan perekonomiannya.

Kesepakatan Australia-PNG menyatakan kedua negara akan berkonsultasi jika ada ancaman terhadap perdamaian di Pasifik atau serangan bersenjata eksternal terhadap salah satu pihak.

Menteri Pasifik Australia Pat Conroy mengatakan pernyataan tersebut “sangat keras” yang sebanding dengan komitmen dalam aliansi keamanan Australia dengan Amerika Serikat.

Kesepakatan itu juga mencakup pembagian informasi rahasia, infrastruktur penting, dunia maya, keamanan dan kesehatan maritim dan penerbangan.

Di tengah persaingan strategis antara Cina dan Amerika Serikat di kawasan ini, PNG menandatangani perjanjian pertahanan dengan AS pada bulan Mei untuk meningkatkan pangkalan militernya, dan meningkatkan hubungan dagang dengan Cina.

Marape mengatakan pada konferensi pers dengan Albanese di Canberra bahwa perjanjian dengan Australia menunjukkan bahwa mereka adalah “negara bersaudara”, namun menambahkan bahwa PNG tidak akan memihak dan memiliki kebijakan luar negeri yang “bersahabat dengan semua”.

Albanese mengatakan kesepakatan itu “akan memudahkan Australia untuk membantu PNG mengatasi kebutuhan keamanan dalam negerinya dan bagi Australia dan Papua Nugini untuk saling mendukung keamanan dan stabilitas kawasan”.

Dia memberikan penghormatan atas dukungan yang diberikan penduduk PNG kepada anggota militer Australia selama Perang Dunia Kedua, dan mengatakan bahwa ini adalah hubungan pertahanan yang dibina melalui pengorbanan.

“Demi kepentingan kami ke depan, kami tidak punya teman yang lebih dekat selain Papua Nugini,” kata Albanese.

Peradilan, layanan publik, dan perbatasan PNG dibentuk oleh Australia sebelum PNG menjadi negara merdeka 48 tahun lalu, kata Marape.

"Anda selalu memberikan dukungan kepada kami. Apa yang terjadi di utara perbatasan Anda mempunyai dampak, manfaat, dan konsekuensi yang sangat besar bagi wilayah kami," katanya.

Conroy mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan seperti pakta, dan Australia akan menghabiskan A$200 juta (atau Rp2 triliun lebih untuk pelatihan polisi dan infrastruktur guna membantu PNG menggandakan jumlah pasukan polisinya menjadi 10.000 petugas.

Polisi Australia dan negara Persemakmuran lainnya akan dipekerjakan oleh PNG untuk mengisi kesenjangan dalam sekitar 50 peran manajemen polisi berdasarkan kontrak jangka pendek.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa peningkatan kemampuan PNG akan berkontribusi terhadap “keamanan dan stabilitas regional yang dipimpin Pasifik” dan bahwa kedua negara akan memprioritaskan konsultasi satu sama lain mengenai kebutuhan PNG akan peralatan, infrastruktur, dan pelatihan terkait keamanan.

Ketika Cina berupaya meningkatkan kehadiran keamanannya di Kepulauan Pasifik, dengan menandatangani kesepakatan untuk memperlengkapi dan melatih polisi di Kepulauan Solomon dan Vanuatu, selain memberi pinjaman infrastruktur besar, Australia mengatakan keamanan harus disediakan oleh negara-negara Pasifik.

REUTERS

Pilihan Editor Mesra dengan MBS, Putin: Tak Ada yang Bisa Menghalangi Persahabatan Kita