TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kembali berbicara tentang Palestina di debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Rabu, 29 November 2023, menyerukan aksi nyata untuk menghentikan kekerasan di Gaza dan Tepi Barat.

Ia mengatakan, hal ini dilakukannya karena ingin berada di sisi yang benar dari sejarah, yaitu membela keadilan dan kemanusiaan bagi Palestina.

“Saya kembali menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB, karena saya ingin berada di pihak yang benar dalam sejarah. Untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina,” ujarnya di hadapan para delegasi, mengarahkan pidatonya kepada Zhang Jun yang mewakili Cina sebagai Presiden DK PBB periode November 2023.

Indonesia marah dengan situasi yang terjadi di Gaza, katanya, namun juga kian prihatin dengan situasi yang berkembang di Tepi Barat dengan semakin banyaknya serangan terhadap warga Palestina termasuk ke kamp-kamp pengungsi.

“Di satu sisi para tahanan dibebaskan sebagai bagian dari jeda kemanusiaan, di sisi lain tahanan baru ditahan secara sewenang-wenang dalam jumlah yang hampir sama di Tepi Barat,” katanya.

Israel dan kelompok militan Hamas melakukan pertukaran antara sandera Israel dan warga Palestina yang dijadikan tahanan selama jeda kemanusiaan enam hari yang dimediasi oleh Qatar.

Sejauh ini, jumlah total sandera yang dibebaskan adalah 86 dari sekitar 240 orang yang dibawa Hamas ke Jalur Gaza setelah serangan lintas batas kelompok tersebut di Israel pada 7 Oktober lalu. Sementara, jumlah total tahanan Palestina yang telah dibebaskan oleh Israel kini mencapai 180 orang.

Meski begitu, tercatat bahwa selama empat hari pertama pertukaran, Israel menangkap warga Palestina dalam jumlah yang hampir sama banyaknya dengan yang mereka bebaskan. Selama jeda kemanusiaan yang dimulai pada Jumat, 24 November 2023, Israel menangkap 133 warga Palestina dan membebaskan 150 orang.

<!--more-->

Operasi Militer

Sebanyak 133 warga yang ditangkap berasal dari Yerusalem Timur dan Tepi Barat, menurut asosiasi tahanan Palestina.

Retno pun mengulangi ucapannya bulan lalu di aula PBB, bahwa Dewan Keamanan mempunyai tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Ia menyambut baik Resolusi DK PBB 2712 yang menyerukan perpanjangan jeda kemanusiaan serta pembebasan sandera dan tahanan.

“Tapi apakah itu cukup? Tidak, itu masih kurang. Jeda kemanusiaan terlalu sempit dan rapuh, serta tidak akan mampu menciptakan situasi yang lebih baik di Gaza,” imbuhnya.

Mengutip Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebutkan bahwa ia akan memulai kembali operasi militer penuh ketika jeda berakhir, Retno mengaku tidak dapat memahami itu. “Dan saya juga tidak dapat memahami jika Dewan Keamanan membiarkan ancaman berkelanjutan terhadap kemanusiaan ini terjadi,” kata dia.

Menlu Retno lantas menyerukan aksi nyata di Gaza dan Tepi Barat dalam tiga tahap. Pertama adalah memberikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan dan berkelanjutan di wilayah kantong Gaza yang mengalami krisis kebutuhan dasar karena dikepung oleh Israel.

Kedua, memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Hal ini berarti Israel tidak diperbolehkan untuk menyerang warga sipil dan infrastruktur publik seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan tempat pengungsian PBB, yang telah berkali-kali menjadi target. Ketiga adalah gencatan senjata permanen untuk mengakhiri semua permusuhan.

Pertemuan Dewan Keamanan PBB ini bertepatan dengan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, yang diperingati pada 29 November setiap tahunnya. Peringatan PBB ini biasanya dirayakan dengan acara-acara di markas besar PBB di New York, serta di kantor PBB di Jenewa, Wina dan Nairobi.

NABIILA AZZAHRA A. | AL JAZEERA

Pilihan Editor: Elon Musk Kutuk Para Pengiklan yang Meninggalkan X karena Konten Antisemit