TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan terbang menuju New York, Amerika Serikat pada Senin sore ini, 27 November 2023, untuk menghadiri debat tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas isu Gaza. Debat tersebut akan berlangsung pada Rabu, 29 November 2023.

Rencana perjalanan ini ia sampaikan di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia saat Rapat Kerja Komisi I di Gedung DPR, Jakarta Pusat. Dua topik yang dibahas dalam rapat tersebut adalah perkembangan situasi terkini di Gaza dan politik luar negeri Indonesia dalam mengupayakan gencatan senjata serta mendukung perjuangan Palestina.

Para menteri yang memperoleh mandat dari Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan hadir dalam pertemuan di New York tersebut, termasuk Indonesia.

“Kami sore nanti akan terbang ke New York untuk menghadiri debat tingkat tinggi di Dewan Keamanan PBB,” kata Retno dalam rapat yang diadakan pada siang hari. Ia didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury.

Menurut Retno, tekanan internasional harus terus diberikan agar deeskalasi konflik di wilayah kantong Gaza yang sedang diserang oleh Israel dapat segera tercapai. Dewan Keamanan, katanya, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keamanan dan perdamaian serta memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Ia menyebut Resolusi DK PBB 2712 — yang menyerukan jeda kemanusiaan diperpanjang dan segera serta koridor kemanusiaan di Jalur Gaza — sebagai awal yang baik, namun belum cukup untuk mengatasi situasi saat ini.

Resolusi yang diusulkan Malta tersebut diadopsi pada 15 November lalu, dengan 12 suara setuju, tidak ada yang menentang, dan tiga abstain yaitu Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Berpandangan sama, para menteri OKI pun menilai perlunya sebuah resolusi DK PBB yang lebih komprehensif dan kuat, terutama untuk terciptanya gencatan senjata permanen dan pemberian bantuan yang lancar.

<!--more-->

Jeda Kemanusiaan

Di debat tingkat tinggi pada Rabu mendatang, Indonesia sekali lagi akan mencoba untuk mendorong Dewan Keamanan untuk “melakukan lebih dari apa yang sekarang sudah dilakukan”.

“Sudah ada Resolusi DK PBB 2712 yang menghasilkan empat hari jeda kemanusiaan, pelepasan sandera, dan lain-lain yang sudah berlangsung dan akan berhenti besok,” ujar Retno saat ditemui di Gedung DPR usai rapat. “Oleh karena itu, kita perlu kembali meminta DK PBB melakukan sesuatu yang lebih, karena situasi kemanusiaan sudah sangat jelek di Gaza.”

Jeda kemanusiaan empat hari yang disetujui antara pasukan Israel dan kelompok pejuang Hamas tercapai setelah dimediasi oleh Qatar, yang telah memimpin negosiasi sekaligus berkoordinasi dengan kekuatan regional dan global lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Mesir.

“Masalah bantuan kemanusiaan dan sebagainya adalah jangka pendek yang harus kita lakukan sekarang. Karena kita berkejaran dengan nyawa,” ujar Retno.

“Setelah itu, masih ada PR yang sangat besar yang harus terus kita garap, yaitu proses perdamaian untuk mencapai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati,” sambungnya.

Solusi dua negara yang dibicarakannya adalah berdasarkan parameter yang sudah disahkan dalam beberapa perjanjian internasional, namun sukar untuk terwujud hingga sekarang. Batas antara kedua negara masih menjadi sengketa dan negosiasi, namun sebagian besar didasarkan pada garis yang ditetapkan pada 1967.

Banyak negara lain yang juga menyerukan solusi tersebut, yang akan berujung pada Israel dan Palestina eksis secara berdampingan sebagai dua negara terpisah.

“Yang jangka pendek kita atasi adalah masalah kemanusiaan – bantuan kemanusiaan, gencatan senjata – tetapi akar masalahnya itu adalah yang jangka panjang. Bagaimana proses perdamaian dapat segera dimulai untuk mencapai solusi dua negara,” tuturnya.

NABIILA AZZAHRA A.

Pilihan Editor: Komandan Top dan 4 Pemimpin Brigade Al Qassam Hamas Tewas Melawan Israel