TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas mendesak negara-negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina agar segera memberikan dukungan. Dia juga meminta agar Palestina diterima sebagai anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana Israel.

“Apa bahaya yang diakibatkan ketika Palestina memperoleh keanggotaan penuh di PBB?” tanya Abbas dalam Sidang Majelis Umum ke-78 PBB di New York, Kamis, 21 September 2023, dikutip dari Antara.

Lantas, kenapa Palestina belum diakui sebagai negara?

Alasan Palestina Belum Diakui Sebagai Negara Merdeka

Tidak ada penyebab pasti mengapa dunia belum mengakui kemerdekaan Palestina. Melansir situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Palestina adalah satu-satunya negara peserta Konferensi Asia-Afrika 1955 yang belum merdeka.

Secara bilateral, Palestina terus melancarkan segala cara agar mendapatkan pengakuan di tingkat global. Sebanyak 136 negara dari 193 negara anggota PBB sesungguhnya telah memberi konfirmasi terhadap Palestina sebagai sebuah negara pada 14 September 2015.

Di tingkat Eropa, dukungan terhadap Palestina pun terus meningkat. Sebanyak 7 Parlemen Eropa yang terdiri dari Inggris, Prancis, Belgia, Spanyol, Portugal, Irlandia, dan Luksemburg, serta Parlemen Uni Eropa mengeluarkan rekomendasi mosi kepada pemerintah masing-masing negara untuk mengakui Palestina.

Sebanyak 9 dari 28 negara anggota Uni Eropa juga telah memberikan pengakuan terhadap Palestina, yaitu Bulgaria, Ceko, Hungaria, Malta, Polandia, Rumania, Siprus, Slovakia, dan Swedia.

Sementara itu, pada forum multilateral, Palestina diratifikasi sebagai negara pengamat non-anggota PBB melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 67/19 pada 29 November 2012. Hal itu bermakna simbolis dan strategis serta memberikan peluang bagi Palestina untuk berperan aktif dalam kegiatan PBB.

Kemudian, bendera Palestina juga telah berkibar di Markas Besar PBB, New York sejak 30 September 2015. Palestina pun secara resmi bergabung menjadi bagian dari Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2011, Organisasi Polisi Kriminalitas Internasional (Interpol) pada 2012, dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) pada Mei 2018.

Terganjal Pengakuan Amerika dan Sejumlah Negara Eropa

Amerika Serikat (AS) yang dikenal aktif menyuarakan proses perdamaian Palestina-Israel pada masa kepemimpinan Donald Trump, secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada 6 Desember 2017. AS bahkan memindahkan kantor Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada 14 Mei 2018.

Selain AS, beberapa negara di Eropa, seperti Jerman belum mengakui Palestina sebagai negara, tetapi mengakui Israel. “Saya tidak dapat memahami atau menerima bahwa beberapa negara, termasuk Amerika dan Eropa enggan mengakui Negara Palestina. Negara-negara ini setiap hari menegaskan solusi dua negara, tetapi hanya mengakui salah satunya, Israel. Kenapa?” kata Abbas.

Mengutip laman Parlemen Britania Raya, profesor hubungan internasional Yossi Mekelberg mengatakan bahwa Palestina dianggap sebagai sebuah entitas politik campuran yang oleh banyak negara dianggap sebagai sebuah negara. Namun, Palestina tidak akan disebut sebagai sebuah negara tanpa keputusan Dewan Keamanan. Sehingga menurutnya, Palestina tidak diperlakukan sebagai anggota komunitas negara berdaulat yang setara.

Akan tetapi, kata Yossi, pengakuan internasional terhadap Palestina akan bermanfaat bagi perdamaian dan keadilan. “Menghentikan pertanyaan terkait penentuan nasib Palestina akan mempercepat kesepakatan perdamaian dan memberi peluang yang lebih besar untuk berhasil,” ucapnya.

MELYNDA DWI PUSPITA | ANTARA | COMMONSLIBRARY.PARLIAMENT.UK | KEMLU