TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan staf Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) telah menandatangani surat yang menyerukan “gencatan senjata segera” di Gaza. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya pegawai pemerintah yang menyuarakan perbedaan pendapat terhadap dukungan AS terhadap serangan militer Israel di sana.

Surat tersebut, yang mulai beredar minggu lalu, telah mencapai 1.000 tanda tangan pada Rabu, yang mewakili pejabat dari seluruh departemen USAID dan misi luar negeri. USAID bertanggung jawab mengawasi pembangunan luar negeri AS dan bantuan kemanusiaan di seluruh dunia.

“Meskipun kami menghargai dan mengakui upaya USAID untuk menyerukan respons kemanusiaan yang mendesak di Gaza dan memahami bahwa Badan tersebut bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkan hal ini, kita harus ingat bahwa upaya bantuan kemanusiaan dan bantuan penyelamatan jiwa sebagian besar tidak bisa dilakukan dalam situasi pengeboman tanpa pandang bulu,” kata surat itu.

Dalam surat tersebut, yang pertama kali diungkapkan oleh majalah Foreign Policy dan The Washington Post pada 3 November, para staf tersebut mengecam “banyaknya pelanggaran hukum internasional” dan meningkatnya jumlah korban sipil di Gaza.

“Kami percaya bahwa hilangnya nyawa manusia hanya dapat dihindari jika Pemerintah Amerika Serikat menyerukan gencatan senjata segera di Gaza, pembebasan sandera Israel, dan pemulihan air, makanan, bahan bakar, dan listrik bagi masyarakat Gaza oleh Israel,” bunyinya.

“Dalam jangka panjang, kami menyerukan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk bergabung dengan komunitas internasional dan organisasi hak asasi manusia dalam meminta semua pihak, termasuk Israel, untuk mematuhi hukum internasional, termasuk mengakhiri pendudukan ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina.”

Dalam sebuah pernyataan kepada Al Jazeera, salah satu staf USAID yang menulis surat tersebut dan tidak ingin disebutkan namanya, menyuarakan kekecewaannya atas keputusan Washington untuk memveto resolusi Dewan Keamanan PBB bulan lalu yang menyerukan jeda kemanusiaan dalam pertempuran tersebut.

Anggota staf tersebut juga menekankan bahwa bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa menghentikan perang tidaklah cukup.

“Banyak pejabat kemanusiaan dari berbagai zona konflik sepakat bahwa bantuan tidak bisa menjadi obat untuk mengatasi masalah yang membutuhkan solusi politik. Masyarakat Gaza membutuhkan bantuan, tapi pertama-tama mereka membutuhkan pengeboman untuk dihentikan,” kata staf tersebut.

“Banyak pejabat USAID, khususnya di misi dan biro Timur Tengah, sudah lelah mencoba memprogram bantuan luar negeri dan bantuan kemanusiaan sebagai respons terhadap kesalahan politik dan kebijakan luar negeri serta kejahatan perang yang didukung oleh [pemerintah] AS.”

<!--more-->

Pengeboman dan Pengepungan

Perang dimulai pada 7 Oktober setelah kelompok Palestina Hamas melancarkan serangan terhadap Israel, menewaskan lebih dari 1.400 orang, sebagian besar tentara dan polisi, dan menawan lebih dari 200 orang.

Israel membalas dengan kampanye pengeboman tanpa henti yang telah menewaskan lebih dari 10.500 orang di Gaza, 40 persen diantaranya anak-anak. Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina juga meningkat di Tepi Barat di tengah tindakan keras keamanan yang dilakukan pasukan Israel.

Selain kampanye pengeboman di Gaza, pemerintah Israel telah sangat membatasi masuknya makanan, air dan bahan bakar selama sebulan terakhir. Menteri Pertahanan Yoav Gallant berjanji untuk memberlakukan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut, dengan mengatakan bahwa negaranya “berperang melawan manusia dan hewan”.

Meskipun situasi kemanusiaan di Gaza memburuk, Presiden AS Joe Biden menolak seruan gencatan senjata sambil menyatakan dukungan “tak tergoyahkan” untuk Israel. Gedung Putih telah berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menarik “garis merah” apa pun yang mungkin membatasi operasi militer Israel.

Kelompok hak asasi manusia dan PBB, bagaimanapun, telah mendesak Israel untuk menghentikan pengeboman yang melanda rumah sakit, kamp pengungsi, gereja, masjid dan sekolah yang menampung warga sipil.

Pekan lalu, para ahli PBB memperingatkan bahwa rakyat Palestina berada pada “risiko besar terjadinya genosida”, dan menggarisbawahi bahwa sekutu Israel “memikul tanggung jawab dan harus bertindak sekarang untuk mencegah tindakan yang membawa bencana”.

Konvensi Genosida PBB mendefinisikan genosida sebagai “tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau agama”, termasuk pembunuhan dan tindakan untuk mencegah kelahiran.

AS memberi Israel setidaknya US$3,8 miliar bantuan militer setiap tahunnya, dan Biden mencari lebih dari US$14 miliar bantuan tambahan untuk Israel tahun ini.

Administrator USAID Samantha Power adalah pendukung terang-terangan intervensi AS untuk mencegah genosida di seluruh dunia.

Dalam email tentang surat tersebut, juru bicara USAID Jessica Jennings mengatakan bahwa badan tersebut menghargai “dialog yang berkelanjutan” dengan staf dan mitra dan menyambut timnya untuk “berbagi pendapat mereka dengan para pemimpin”.

Jennings juga menyoroti upaya kemanusiaan USAID di Gaza dan upaya pemerintah AS untuk menyalurkan bantuan ke wilayah tersebut, termasuk bantuan sebesar US$100 juta yang diumumkan oleh Biden bulan lalu.

Pilihan Editor: Sekjen PBB: Kematian Massal di Gaza Menunjukkan Ada yang Salah dengan Taktik Israel

AL JAZEERA