TEMPO.CO, Jakarta - USAID memperingatkan anggota parlemen Amerika Serikat kalau uang sudah habis dan kondisi ini bisa menempatkan ekonomi Kyev dalam risiko jika tidak ada lebih banyak uang yang dikucurkan di tengah konflik negara itu dengan Rusia. Ukraina adalah negara bekas pecahan Uni Soviet.

“Kami tidak punya lagi anggaran untuk mendukung secara langsung. Tahap terakhir itu, sudah didistribsikan pada akhir tahun fiskal. Ini sungguh bahaya, khususnya dalam beberapa bulan ke depan, di mana stabilitas ekonomi Ukraina perlu dijaga namun saat yang sama negara itu terus berperang. Ini darurat,” kata Erin McKee, asisten administrasi USAID, Rabu, 8 November 2023 dihadapan komite Senate Foreign Relations di Washington.

Tahun fikal Pemerintah Amerika Serikat berakhir setiap 30 September. Ukraina bergantung pada Washington yang bertindak sebagai penyedia senjata terbesar dan secara keuangan mendanai pengeluaran kebutuhan non-militer. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah menyorongkan proposal pendanaan darurat sebesar USD 106 miliar (Rp1.656 triliun) untuk membantu Ukraina memerangi Rusia dan menolong Israel memerangi Hamas. Dalam proposal pendanaan itu, mencakup USD9.2 miliar (Rp143 triliun) bantuan kemanusiaan untuk dua konflik yang berbeda tersebut.

Menurut McKee, bantuan USAID telah memungkinkan Ukraina menggunakan seluruh revenue negara untuk mendanai bidang pertahanannya, termasuk membayar gaji tentaranya. Itu artinya, Ukraina tidak punya sumber pendanaan lain untuk mengurus rakyat dan pemerintahannya. Contohnya, membayar gaji guru, apparat kepolisian dan tenaga kesehatan, di mana pembayaran itu semua bakal tertunda jika proposal pendanaan dari Amerika Serikat tidak segera disetujui. Gangguan pendanaan yang berkepanjangan bisa melumpuhkan perekonomian Ukraina sehingga McKee waswas kondisi ini bisa membuat Presiden Rusia Vladimir Putin merasa unggul atas perang Ukraina yang masih berlangsung.

Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak Kongres Amerika Serikat menentang kebijakan Biden. Partai Republik yang mengendalikan DPR pada akhir pekan lalu telah meloloskan RUU uang bantuan sebesar USD14 miliar (Rp219 triliun) sehingga pendanaan untuk Ukriana harus disahkan secara terpisah.

Sumber: RT.com

Pilihan Editor: USAID Luncurkan Program untuk Promosikan Produksi Kakao dan Kopi Indonesia

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.